Tinta Rakyat Nusantara.Com, Sanggau - Aksi damai penolakan transmigrasi yang digelar oleh sejumlah elemen masyarakat adat di wilayah Kecamatan Sekayam dan Entikong, Kabupaten Sanggau, pada Senin (21/7/2025) berlangsung dengan tertib dan kondusif. Hal ini tak lepas dari peran aktif dan pendekatan humanis yang ditunjukkan oleh personel Polres Sanggau dan jajaran, dalam mengawal jalannya kegiatan dari awal hingga selesai.
Kegiatan pengamanan dimulai sejak pagi hari, ditandai dengan Apel Kesiapan yang dipusatkan di halaman Mapolsek Entikong. Apel dipimpin langsung oleh Kabagops Polres Sanggau, AKP PSC Kusuma Wibawa, S.H., M.A.P., dan turut dihadiri Kapolsek Entikong AKP Doni Sembiring, S.H., serta seluruh personel pengamanan dari Polres Sanggau, Polsek Entikong, dan Polsek Sekayam.
Dalam arahannya, Kabagops menekankan pentingnya pengamanan yang mengedepankan sikap persuasif, dialogis, dan humanis. Ia menjelaskan secara rinci strategi pengamanan serta titik-titik krusial yang harus diisi personel, demi menjamin kegiatan berjalan lancar tanpa gesekan.
“Aparat harus memahami bahwa aksi ini adalah bentuk penyampaian pendapat yang dilindungi undang-undang. Oleh karena itu, kita hadir bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban. Jaga sikap, hindari tindakan represif, dan utamakan komunikasi,” tegas AKP Kusuma Wibawa.
Sekitar pukul 08.30 WIB, massa aksi yang terdiri dari Ormas DAD Sekayam-Entikong, TBBR Kabupaten Sanggau, dan Aliansi Masyarakat Adat Dayak berkumpul di halaman ruko di Dusun Sontas, Desa Entikong. Jumlah peserta aksi mencapai ±300 orang.
Koordinator lapangan mengimbau peserta untuk tetap mengikuti arahan aparat, tidak membawa minuman keras, serta menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi berlangsung.
Setelah melakukan konsolidasi, massa bergerak menuju Tugu Patung Garuda di kawasan PLBN Entikong untuk menyampaikan orasi dan membacakan pernyataan sikap. Polisi memberikan pengawalan ketat selama perjalanan guna memastikan kelancaran dan keselamatan seluruh peserta.
Guna menghindari kemacetan dan penumpukan kendaraan di sekitar PLBN, aparat bersama panitia aksi mengarahkan kendaraan peserta untuk diparkir di Pasar Baru Entikong. Langkah ini menjadi salah satu wujud kerja sama yang baik antara aparat dan masyarakat dalam menjaga keteraturan.
Di lokasi aksi, sejumlah tokoh adat membacakan pernyataan sikap penolakan terhadap program transmigrasi di Kalimantan. Mereka juga mendesak pemerintah agar membebaskan kawasan hutan lindung menjadi hutan adat, mendorong pembentukan Daerah Otonomi Baru Sekayam Raya, serta optimalisasi PLBN Entikong demi kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Aksi damai juga diwarnai permintaan kepada pemerintah pusat untuk memberikan respon dalam waktu 30 hari terhadap tuntutan yang disampaikan. Jika tidak direspons, peserta aksi mengancam akan menuntut ganti rugi atas tanah tempat berdirinya PLBN Entikong.
Sekitar pukul 11.00 WIB, kegiatan berakhir secara tertib. Peserta kembali ke titik awal di Dusun Sontas untuk melakukan evaluasi internal. Aparat keamanan tetap berjaga hingga seluruh massa membubarkan diri.
Aksi damai ini turut diliput media nasional seperti TVRI dan RRI Entikong. Kehadiran media memberi ruang bagi suara masyarakat adat untuk disampaikan secara luas, sekaligus menjadi bukti transparansi proses pengamanan oleh pihak kepolisian.
Pengamanan dilakukan secara terpadu oleh personel Polres Sanggau, Polsek Entikong, Polsek Sekayam, Koramil Entikong, serta tim internal dari aliansi aksi. Kehadiran aparat tidak hanya sebagai penjaga, tetapi juga mitra dialog yang memastikan kegiatan berlangsung damai dan menghormati hukum.
AKP Kusuma Wibawa menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi contoh bagaimana Polri menjalankan tugas dengan mengedepankan pendekatan yang manusiawi.
“Pengamanan seperti ini menunjukkan bahwa kepolisian hadir bersama masyarakat, menjaga agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung damai, aman, dan bermartabat,” ujarnya.
Situasi selama aksi damai berlangsung dapat dikendalikan dengan baik. Tidak ditemukan pelanggaran, kericuhan, maupun tindakan provokatif. Masyarakat dan aparat menunjukkan sinergi yang positif dalam menjaga stabilitas sosial.
Aksi ini merupakan bagian dari gelombang solidaritas masyarakat adat di Kalimantan Barat yang menolak program transmigrasi. Meski isu yang diangkat cukup sensitif, pendekatan humanis yang diterapkan aparat terbukti mampu menciptakan suasana kondusif dan menjunjung tinggi demokrasi.
Dengan pengamanan yang terukur dan berbasis komunikasi, Polres Sanggau kembali menunjukkan komitmennya untuk menjaga hak konstitusional masyarakat, tanpa mengesampingkan ketertiban dan keamanan wilayah perbatasan.
(Dwi-Red/ Hms Res Sgu)
Komentar0