Dalam sambutannya, Krisantus menegaskan bahwa pemerintah hanya mengakui KADIN yang diketuai Anindya Bakrie sebagai organisasi yang sah secara hukum dan administrasi.
“Ada tiga KADIN datang menghadap saya, semuanya mengaku yang sah. Tapi negara hanya mengakui KADIN dengan Ketua Umum Anindya Bakrie,” tegas Krisantus.
Wagub Kalbar berharap hasil Musprovlub ini dapat menghasilkan kepengurusan yang solid dan mampu menjadikan KADIN Kalbar sebagai mitra strategis pemerintah daerah, khususnya dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah.
“Potensi sumber daya alam Kalbar luar biasa. Di sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan, kita ingin pengusaha lokal bisa eksis dan ikut membangun Kalbar,” ujar Krisantus.
Sementara itu, Ketua Panitia Musprovlub, Junaidi, dalam laporannya menyampaikan bahwa peserta Musprovlub terdiri dari pengurus KADIN kabupaten/kota periode 2020–2025 dan anggota luar biasa KADIN. Ia menekankan bahwa pelaksanaan Musprovlub merupakan bagian dari kewajiban organisasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Ini merupakan kewajiban kita sebagai bagian dari penegakan aturan organisasi yang sudah sampai pada tahap Musprovlub,” kata Junaidi.
Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pejabat, di antaranya anggota DPRD Kalbar Sy. Ishak Ali Mutahar, Mulyadi Tawik, dan Robi Nazarudin. Hadir pula perwakilan dari Dewan Adat Dayak (DAD) Kalbar, Majelis Adat Budaya Melayu (MABM), IKBM, kalangan perbankan, serta pihak BUMN. (Dwi-Red).
Komentar0