Tinta Rakyat Nusantara, Lhokseumawe - Pemerintah Aceh berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus guna mengawasi pelaksanaan program bantuan Rumah Layak Huni di seluruh kabupaten/kota. Langkah ini mencuat dalam rapat terbatas penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 yang digelar di kediaman Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, di Kota Lhokseumawe, Sabtu (26/7/2025).
Plt Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, menyampaikan bahwa Satgas akan diberi mandat penuh untuk melakukan pengawasan dari hulu ke hilir, mulai dari proses verifikasi penerima hingga pelaksanaan pembangunan rumah.
“Isu bantuan tidak tepat sasaran, seperti pada program rumah layak huni, perlu penanganan serius. Kita akan bentuk Satgas di tiap kabupaten/kota untuk awasi seluruh prosesnya,” ujar Nasir kepada wartawan usai rapat.
Nasir juga menjelaskan, Satgas ini bisa mulai dibentuk pada 2025 apabila dianggap mendesak, namun dipastikan paling lambat aktif pada 2026. Fokus utama Satgas, tambahnya, bukan sekadar urusan administrasi, melainkan pengawasan lapangan yang nyata.
Sementara itu, Gubernur Aceh Mualem menegaskan pentingnya memastikan program rumah layak huni benar-benar menyasar masyarakat yang berhak. Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya atas praktik-praktik tak terpuji yang kerap muncul, seperti pungutan liar kepada penerima bantuan dan penerima bantuan yang tidak memenuhi syarat.
“Kalau penerima rumah tidak layak huni tidak sesuai kriteria, bantuannya harus dibatalkan dan dialihkan. Jangan biarkan kesalahan yang sama terulang,” tegas Mualem.
Rapat terbatas tersebut juga dihadiri Kepala Bappeda Aceh Husnan, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Reza Saputra. Selain membahas pembentukan Satgas, pertemuan itu juga fokus pada pematangan rencana kerja seluruh satuan kerja perangkat Aceh sebagai bagian dari penyusunan APBA 2026.
(Zainal Abidin/Editor:Red).
Komentar0