Tinta Rakyat Nusantara.Com, Aceh Timur - Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Timur meningkatkan status penyidikan terkait dugaan korupsi di tubuh PT Beurata Maju, sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit dan beroperasi di Kecamatan Indra Makmu dan Pante Bidari ini diduga merugikan keuangan negara pada tahun anggaran 2023.
Dalam pengembangan kasus ini, Darwin Eng, mantan Direktur PT Beurata Maju yang kini diperiksa sebagai saksi, melemparkan pernyataan tajam ke hadapan publik. "Saya berharap hukum ditegakkan dengan benar. Kalau memang saya salah, saya siap bertanggung jawab. Tapi bagaimana dengan yang lain?" ujarnya menantang.
Darwin, yang dikenal sebagai aktivis vokal sejak 2016, menyoroti banyaknya kasus hukum di Aceh Timur yang menguap tanpa kejelasan. Ia mempertanyakan mengapa selama dua periode kepemimpinan bupati sebelumnya, BUMD tidak mampu menyetor Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan saat Penjabat (Pj) Bupati menjabat, justru ada pemasukan.
"Ini bukan soal saya atau mereka. Ini tentang siapa yang bermain di balik layar. Kalau saya salah, buktikan. Tapi jangan tutupi pemain lain yang menikmati," tegasnya.
Darwin mengungkap bahwa sejak pembelian aset PT Wajar Korpora dan PT Beurata Maju oleh Pemkab, sudah ada dua "korban", termasuk almarhum mantan bupati Azman yang dilaporkan DPRK karena tidak memberikan "jatah" kepada pihak-pihak tertentu.
Ia menduga dirinya dicopot dari jabatan direktur karena menolak tunduk pada permintaan pihak tertentu. "Bisa jadi saya diganti karena tidak mau memberikan jatah kepada oknum ketua komisi dan kroninya," tuduh Darwin tanpa ragu.
Darwin juga menyentil perusahaan lain, seperti Rajawali, yang menurutnya aman selama delapan tahun berkat koneksi politik kuat.
"Saya tidak asal sebut angka Rp1 miliar untuk PAD. Itu sengaja saya ucapkan untuk menguji siapa yang berebut kuasa di BUMD ini. BPK malah mencatat hanya sekitar Rp200 juta lebih, bukan Rp1 miliar," sergahnya.
Ia menegaskan tidak pernah membuat komitmen tertulis terkait angka tersebut dan menyebut pengangkatannya sebagai direkturpun layak dipertanyakan.
"Saya ini aktivis, bukan boneka yang bisa dijadikan tumbal. Kalau hukum mau jujur, saya siap bertanggung jawab. Tapi jangan ada yang coba sembunyi di balik kekuasaan," pungkas Darwin penuh tantangan.
(R.Zainal /Editor:Red).
Komentar0