Tinta Rakyat Nusantara.Com, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI, Muh Haris, menyoroti tajam penurunan drastis pagu indikatif anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tahun 2026 yang mencapai 54,47 persen dibanding alokasi tahun sebelumnya. Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan BPOM RI, Muh Haris menyatakan keprihatinannya atas kebijakan fiskal tersebut yang berpotensi melemahkan pengawasan mutu dan keamanan obat serta makanan bagi masyarakat.
“Penurunan ini tidak sekadar angka. Ini menyangkut nyawa, menyangkut keselamatan publik. Fungsi BPOM sebagai garda terdepan dalam pengawasan obat dan makanan harus diperkuat, bukan malah dipangkas,” tegas politisi PKS asal Dapil Jawa Tengah I ini, pada (8/7/2025).
Sebagaimana dipaparkan dalam rapat, pagu indikatif BPOM tahun 2026 hanya sebesar Rp1,16 triliun, jauh menurun dari anggaran 2025 sebesar Rp2,56 triliun. Bahkan, alokasi untuk program pengawasan obat dan makanan merosot hingga 92,05 persen. BPOM sendiri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp5,43 triliun untuk dapat melaksanakan fungsi teknis dan dukungan strategis, termasuk dalam mendukung program nasional pemenuhan gizi dan pencegahan pangan berisiko.
Muh Haris menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian dan penguatan peran BPOM dalam mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk di sektor kesehatan dan daya saing industri farmasi dan pangan lokal.
“Kami mendorong agar Kementerian Keuangan dan Bappenas melihat pengawasan pangan dan obat sebagai investasi jangka panjang, bukan beban anggaran. Jika pengawasan dilemahkan, yang rugi adalah rakyat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Muh Haris juga mengapresiasi sejumlah capaian BPOM sepanjang semester I tahun 2025, seperti capaian realisasi anggaran yang sudah menyentuh 57,41 persen dari pagu efektif, serta progres pengawasan berbasis digital dan pendampingan UMKM. Namun, menurutnya, capaian tersebut tidak akan berlanjut tanpa dukungan anggaran yang memadai.
Ia pun mengingatkan bahwa keamanan pangan dan obat adalah bagian dari hak dasar masyarakat atas kesehatan yang dijamin konstitusi. Oleh karena itu, Komisi IX DPR RI akan terus mengawal anggaran BPOM agar tidak hanya cukup, tetapi juga berdampak nyata bagi perlindungan konsumen dan kemajuan industri nasional. (*/TRN)
Komentar0