Kejaksaan RI Evaluasi Kinerja Semester 1 2025, Tekadkan Transformasi Menuju Penegakan Hukum yang Lebih Baik

Tinta Rakyat Nusantara.Com, Jakarta – Kejaksaan Republik Indonesia menggelar Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Tahun 2025 pada Selasa, 5 Agustus 2025. Acara yang dilangsungkan secara hybrid ini dibuka langsung oleh Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, dan diikuti seluruh jajaran dari Kejaksaan Agung hingga perwakilan di luar negeri.

Dalam arahannya, Jaksa Agung menyampaikan bahwa evaluasi bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi forum strategis untuk menilai capaian, mengidentifikasi hambatan, dan menyusun langkah korektif ke depan. Ia juga mengapresiasi kontribusi seluruh jajaran, seraya menegaskan bahwa Kejaksaan saat ini menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya publik, dengan tingkat kepercayaan mencapai 76%.

Capaian dan Tantangan Kinerja

Sepanjang Semester I 2025, Kejaksaan mencatat realisasi anggaran sebesar 35,65% dan capaian kinerja 43,43%. Jaksa Agung menekankan pentingnya keselarasan antara serapan anggaran dan output kinerja, agar penilaian Kementerian Keuangan terhadap Kejaksaan tetap positif.

Selain itu, Kejaksaan juga berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 8 tahun berturut-turut — sebuah bukti integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Sembilan Sasaran Strategis

Jaksa Agung meminta seluruh jajaran menyusun program kerja Semester II 2025 yang berorientasi pada sembilan sasaran strategis, antara lain:

1. Supremasi hukum yang transparan dan adil.
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyuluhan hukum.
3. Penguatan intelijen penegakan hukum.
4. Transformasi sistem penuntutan.
5. Optimalisasi peran Advocaat Generaal dan Jaksa Pengacara Negara.
6. Pemulihan aset dan kerugian negara.
7. Profesionalisme aparatur.
8. Penguatan infrastruktur hukum.
9. Tata kelola organisasi yang baik.

Arahan Spesifik Tiap Bidang

Dalam kesempatan itu, arahan khusus juga disampaikan untuk masing-masing bidang:

• Pembinaan: Segera selesaikan kegiatan prioritas nasional yang tertunda.
• Intelijen: Perkuat fungsi intelijen hukum dan edukasi masyarakat.
• Pidum: Dorong transformasi penuntutan dan keadilan restoratif.
• Pidsus: Fokus pada penyelesaian perkara korupsi, TPPU, dan HAM berat secara transparan.
• Datun: Perkuat fungsi Jaksa Pengacara Negara.
• Pidmil: Optimalkan penyelesaian perkara koneksitas.
• Pengawasan: Tingkatkan pengawasan internal sebagai jaminan mutu.
• Diklat: Tingkatkan kualitas dan karakter SDM.
• BPA: Maksimalkan pemulihan aset dan kerugian negara.

Pesan Penutup

“Jangan pernah berniat melakukan perbuatan tercela yang merusak marwah Kejaksaan. Kita adalah satu kesatuan yang bergerak demi kejayaan institusi,” tegas Jaksa Agung dalam penutupan arahannya.