Tinta Rakyat Nusantara. Com, Pontianak — Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat resmi menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengembangan Bandara Rahadi Oesman, Kabupaten Ketapang. Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai lebih dari Rp8 miliar.
Para tersangka langsung ditahan di Rutan Kelas IIA Pontianak terhitung mulai 17 Juni hingga 6 Juli 2025, untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalbar, I Wayan Gedin Arianta, menjelaskan bahwa proyek yang dimaksud memiliki nilai kontrak sebesar Rp 24,7 miliar, berasal dari anggaran APBN tahun 2023. Pekerjaan konstruksi dijadwalkan berlangsung selama 59 hari kalender.
Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan banyak penyimpangan. Hasil audit ahli dari Politeknik Negeri Manado menunjukkan adanya ketidaksesuaian volume, spesifikasi teknis, kualitas, hingga manfaat pekerjaan terhadap addendum kontrak yang disepakati.
“Pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak. Selisih nilai kerugian negara akibat ketidaksesuaian tersebut mencapai Rp8.095.293.709,48,” ungkap Arianta.
Enam tersangka yang telah ditetapkan yaitu:
AH – Kepala Unit Penyelenggara Bandara Rahadi Oesman (selaku Kuasa Pengguna Anggaran/KPA)
ASD – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
H – Direktur Utama PT Clara Citraloka Persada (pelaksana utama proyek)
BEP – Pelaksana lapangan/subkontraktor
AS – Pengawas lapangan (tanpa kontrak)
HJ – Pengawas lapangan (tanpa didalami)
Mereka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kejaksaan menyatakan akan terus mengembangkan penyidikan kasus ini dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru berdasarkan alat bukti tambahan yang sedang didalami,"jelasnya.
(*Dwi-Red).
Komentar0