Tinta Rakyat Nusantara.Com, Pontianak - Dengan semangat perubahan dan komitmen terhadap pelayanan publik yang prima, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat meyelenggarakan kegiatan Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra-Musrenbang) pada Selasa 27 Mei 2025, bertempat di Aula Baharudin Lopa Kejati Kalbar, yang diikuti semua Bidang di Kejati Kalbar, dan seluruh Satker Kejari serta Kacabjari secara virtual, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola institusi yang semakin baik.
Mengusung tema "Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Asta Cita: Menuju Kejaksaan yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern", kegiatan dibuka secara resmi oleh Plh Kajati Kalbar Subeno, SH.MM yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan forum musyawarah pada tingkat Kejati untuk menyusun draft rencana kerja dan anggaran tahun 2026 serta menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan, program, dan kegiatan Kejaksaan dengan visi nasional dalam RPJMN 2025-2029, Kejaksaan RI mengemban Prioritas Nasional ke 7 yaitu Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat General, serta kebutuhan riil di daerah menuju Indonesia Emas.
Pra-Musrenbang ini bukan sekadar forum formalitas, melainkan ruang partisipatif dan reflektif yang mengedepankan kolaborasi antar bidang, guna menyusun rencana kerja dan penganggaran yang responsif terhadap tantangan hukum dan harapan masyarakat Kalimantan Barat, ujar Subeno (Plh. Kajati).
Dengan berlandaskan nilai-nilai Asta Cita, Kejaksaan Tinggi Kalbar bertekad memperkuat perannya sebagai institusi penegak hukum yang tidak hanya efektif, tetapi harus humanis, transparan dan mampu menghadirkan keadilan substantif bagi seluruh warga negara dalam setiap langkahnya.
Mari kita jadikan Pra-Musrenbang ini sebagai langkah awal menuju perubahan yang nyata: membangun Kejaksaan yang modern, profesional, dan semakin dipercaya masyarakat.
untuk itu Plh Kajati Kalbar mengajak satuan kerja di wilayah Kalbar untuk :
1. Menyusun usulan anggaran yang realistis, namun tetap strategis dan berorientasi pada hasil
2. Menggunakan pendekatan perencanaan berbasis kinerja.
3. Memprioritaskan kegiatan yang mendukung transformasi kelembagaan dan pelayanan publik
4. Mengoptimalkan sumber daya seperti PNBP untuk mendukung kegiatan penegakan hukum dan pelayanan masyarakat.
5. Melakukan koordinasi guna menjamin sinergi dan keselarasan lintas sektor
6. Mendukung program prioritas pemerintah tanpa kegaduhan.
(*/Dwi-Red).
Komentar0