Tinta Rakyat Nusantara.Com, Kediri - LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Indonesia DPD Jawa Timur gelar audiensi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, pada Jumat (28/2). Hadir dalam pertemuan perwakilan dari Kejaksaan Negeri, Kantor Bakesbangpol dan Polres Kediri, membahas keluhan beberapa wali murid SMP terkait sumbangan sekolah dinilai memberatkan.
Disampaikan Ketua DPD Jawa Timur LSM Gerak Indonesia, Mohamad Rifai. Kehadirannya menyoroti pentingnya pendekatan lebih humanis terhadap siswa yang mengalami kendala dalam pembayaran.
“Kami berharap kepala sekolah lebih peka. Jangan sampai siswa yang belum bisa membayar dipanggil langsung di sekolah, karena itu bisa mempengaruhi psikologis mereka. Akan lebih baik jika pihak sekolah melakukan pendekatan kekeluargaan dengan mendatangi rumah siswa yang bersangkutan,” jelas Rifai.
Dari pertemuan ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menegaskan komitmennya untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki sistem pendidikan. Termasuk menerapkan program home visit bagi guru untuk menggali permasalahan yang dihadapi siswa secara langsung.
Disampaikan Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Fadeli. Bahwa pihaknya telah menjalankan kebijakan sumbangan sesuai aturan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa sumbangan bersifat sukarela dan tidak boleh mengikat baik dari segi jumlah maupun waktu pembayaran.
“Kami sudah mensosialisasikan bahwa sumbangan tidak mengikat dan ada mekanisme subsidi silang. Namun, jika memang ada temuan yang bertentangan dengan aturan, kami siap mengevaluasi dan membina pihak sekolah,” ungkap Fadeli. (*/TRN).
Komentar0