Presiden Prabowo Subianto hadiri penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.
Tinta Rakyat Nusantara.Com, Jakarta – Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan penindakan terhadap kasus-kasus korupsi yang secara langsung merugikan rakyat. Hal tersebut disampaikannya di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat acara penyerahan uang pengganti kerugian negara di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (20/10/2025).
Dalam kesempatan itu, Kejaksaan Agung menyerahkan uang pengganti senilai Rp 13,255 triliun kepada negara. Dana tersebut berasal dari perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.
“Kejaksaan Agung saat ini fokus penegakan hukum pada tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, khususnya sektor yang menyangkut harkat hidup rakyat,” ujar Burhanuddin.
Burhanuddin mencontohkan beberapa sektor yang menjadi prioritas penindakan, seperti korupsi garam, gula, dan baja, karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, Burhanuddin menyebut pengembalian uang negara dari kasus CPO tersebut belum sepenuhnya tuntas. Masih terdapat kekurangan sebesar Rp 4,4 triliun yang belum dibayarkan oleh tiga korporasi tersangka.
“Yang Rp 4,4 triliun itu diminta kepada Musim Mas dan Permata Hijau. Mereka meminta penundaan, dan kami memberikan waktu dengan syarat menyerahkan aset berupa kebun kelapa sawit sebagai jaminan,” jelasnya.
Burhanuddin menegaskan bahwa pengembalian uang negara dari hasil tindak pidana korupsi merupakan bagian dari upaya Kejaksaan untuk menegakkan keadilan ekonomi bagi masyarakat.
“Keberhasilan kejaksaan dalam mengungkap dan memulihkan kerugian negara merupakan wujud nyata upaya kami dalam mendekatkan keadilan ekonomi, yang semuanya ditujukan untuk kemakmuran rakyat,” pungkas Jaksa Agung.
(Arman/Editor:Red).
Komentar0