Dua Kelompok Massa Gelar Aksi di Depan Kejati Kalbar, Desak Penegakan Hukum yang Transparan dan Berkeadilan

Tinta Rakyat Nusantara.Com, Pontianak – Ratusan massa dari Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat dan puluhan massa dari Gerakan Mahasiswa Kalimantan Barat Bersatu (GMKBB) secara terpisah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat, Rabu (15/10/2025). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait proses penegakan hukum atas sejumlah perkara yang menjadi sorotan publik di Kalbar.

Sejak pukul 12.00 WIB, aparat kepolisian dan petugas pengamanan internal Kejati Kalbar telah bersiaga untuk memastikan jalannya kegiatan berlangsung aman dan tertib. Massa membawa spanduk dan menyampaikan orasi secara bergantian dengan tertib, mengedepankan etika dalam menyuarakan pendapat di muka umum.

Barisan Pemuda Melayu (BPM) Desak Penangkapan Cukong Oli Palsu dan Tambang Ilegal

Dalam orasinya, Korlap BPM, Gusti Edi, menyampaikan sejumlah tuntutan tegas kepada aparat penegak hukum. Mereka mendesak agar Kejati Kalbar menindak tegas para pelaku usaha ilegal yang diduga merusak lingkungan dan mengedarkan oli palsu.

Beberapa poin tuntutan utama BPM antara lain:

1. Tangkap cukong oli palsu Edi Choy dan antek-anteknya.
2. Tindak cukong tambang ilegal yang merusak kawasan cagar alam Bumi Khatulistiwa.
3. Usut dan tindak oknum aparat penegak hukum yang terlibat atau melakukan pembiaran.

Selain itu, BPM juga menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia agar segera membentuk tim khusus untuk mengusut jaringan tambang ilegal di Kalimantan Barat. Mereka menilai, praktik-praktik ilegal tersebut telah merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.

Menanggapi hal itu, Koordinator Kejati Kalbar, Juliantoro, SH., MH., menjelaskan bahwa berkas perkara kasus peredaran oli palsu sudah memasuki Tahap I dan telah diserahkan oleh Polda Kalbar kepada Kejati untuk diteliti kelengkapan formil dan materiilnya.

“Saat ini berkas telah dikembalikan ke penyidik Polda untuk dilengkapi sesuai petunjuk Jaksa Peneliti. Kejati Kalbar berkomitmen menuntaskan kasus ini secara transparan dan berkeadilan,” jelas Juliantoro.

Gerakan Mahasiswa Kalimantan Barat Bersatu (GMKBB) Soroti Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Hilangnya Aset Daerah

Sementara itu, aksi kedua digelar oleh Gerakan Mahasiswa Kalimantan Barat Bersatu (GMKBB) dengan Korlap Kris yang menyoroti dugaan penyelewengan anggaran dana hibah untuk Masjid Mujahidin Kalbar dan hilangnya beberapa aset pemerintah daerah.

Dalam orasinya, GMKBB menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:

1. Usut tuntas dugaan penyelewengan dana hibah Pemprov Kalbar kepada Yayasan Mujahidin periode 2019–2023.
2. Periksa hilangnya mobil dinas Land Rover Defender yang terakhir terlihat di Pendopo Gubernur Kalbar pada tahun 2024.
3. Telusuri keberadaan mobil ambulans Toyota Land Cruiser 4.500cc yang dihibahkan Wakil Presiden RI pada 2005 untuk rakyat Kalbar.
4. Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kejati Kalbar dalam penanganan kasus korupsi.
5. Wujudkan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum yang nyata.

Menurut GMKBB, Kejati Kalbar dinilai lamban dan belum transparan dalam menangani sejumlah persoalan hukum yang berkaitan dengan kepentingan publik.

“Alih-alih menegakkan supremasi hukum, Kejati justru terkesan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kondisi ini tidak bisa terus dibiarkan,” tegas Kris dalam orasinya.

Kejati Kalbar Tegaskan Komitmen Profesionalisme dan Transparansi

Menanggapi aspirasi tersebut, Aspidsus Kejati Kalbar, Siju, SH., MH., menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan mahasiswa yang peduli terhadap penegakan hukum di Kalimantan Barat.

“Setiap laporan dan pengaduan akan diproses sesuai prosedur hukum, berdasarkan bukti yang sah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Siju menegaskan bahwa proses penegakan hukum tidak bisa dilakukan tergesa-gesa, karena membutuhkan pemeriksaan yang cermat dan objektif. Ia berharap masyarakat dapat memberikan kepercayaan kepada Kejati untuk menuntaskan setiap perkara secara profesional dan tanpa intervensi.

Aksi Berjalan Kondusif, Aspirasi Disampaikan Secara Santun

Usai dialog, kedua kelompok massa menerima penjelasan dari pihak Kejati Kalbar dengan baik. Mereka berharap agar lembaga kejaksaan terus menjaga integritas dan menjadi institusi yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum di Kalimantan Barat.

Aksi berakhir dengan tertib, aman, dan kondusif.
Peristiwa ini menjadi contoh bahwa penyampaian aspirasi publik dapat dilakukan secara santun dan konstitusional, sementara Kejaksaan tetap terbuka terhadap partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum yang berintegritas di Bumi Khatulistiwa.

(Dwi-Red).