Tinta Rakyat Nusantara.Com, JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat kapasitas dan kualitas kepemimpinan daerah melalui Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III Tahun 2026 yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri.
Sebanyak 25 kepala daerah yang terdiri atas 23 bupati dan dua wali kota mengikuti program tersebut yang berlangsung pada 15 hingga 28 Juli 2026.
Program KPPD dirancang untuk membentuk sosok pemimpin daerah yang berintegritas, visioner, serta mampu membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pada tahap awal pelaksanaan di Lemhannas RI, para peserta mendapatkan berbagai pembekalan strategis, di antaranya kepemimpinan strategis, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, penguatan integritas, serta pendidikan antikorupsi.
Materi antikorupsi turut menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian penting dalam membangun karakter dan integritas para pemimpin daerah.
Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam kepemimpinan pemerintahan daerah.
“Materi yang diberikan KPK tentang bagaimana kepemimpinan daerah harus menjaga integritas dan pendidikan antikorupsi,” ujar Ace.
Usai menyelesaikan pembekalan di dalam negeri, para kepala daerah dijadwalkan mengikuti program pembelajaran di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore.
Dalam program tersebut, para peserta akan mempelajari berbagai praktik terbaik (best practices) dalam tata kelola pemerintahan modern, pelayanan publik, pengelolaan pendidikan, layanan kesehatan, sistem persampahan, hingga transformasi digital pemerintahan atau e-government.
Pembelajaran tersebut diharapkan dapat memperluas wawasan para kepala daerah dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, berbasis teknologi, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.
Sebagai bagian dari evaluasi akhir, setiap peserta diwajibkan menyusun dan mempresentasikan proyek unggulan yang akan diterapkan di daerah masing-masing.
Proyek tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai gagasan, tetapi menjadi implementasi nyata dari berbagai pengetahuan, pengalaman, dan pembelajaran yang diperoleh selama mengikuti program KPPD.
Ace Hasan Syadzily menegaskan, KPPD bukan sekadar program pelatihan kepemimpinan, melainkan investasi jangka panjang dalam memperkuat kualitas pemerintahan daerah.
Dengan penguatan kompetensi, integritas, dan wawasan global, para kepala daerah diharapkan mampu menghadirkan inovasi pelayanan publik, mempercepat pembangunan, meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Tim/Red)
Komentar0