Tinta Rakyat Nusantara.Com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam pengembangan kasus dugaan korupsi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dalam operasi lanjutan tersebut, penyidik KPK mengamankan lima aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan OTT tersebut merupakan tindak lanjut dari operasi senyap yang sebelumnya dilakukan KPK di Kabupaten Muara Enim.
“KPK kembali melakukan tangkap tangan lanjutan dari perkara tersebut. Untuk tangkap tangan kali ini berkaitan dengan dugaan pemberian suap dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, kepada pihak-pihak di Badan Pemeriksa Keuangan,” ujar Budi, Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, dalam operasi yang dilakukan di sejumlah lokasi tersebut, penyidik KPK mengamankan total 11 orang.
“Enam orang yang diamankan merupakan pihak-pihak yang terjaring dalam OTT sebelumnya, sementara lima orang lainnya merupakan pihak baru yang diamankan dalam operasi lanjutan ini. Lima orang tersebut adalah ASN di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan,” jelasnya.
KPK menduga operasi tangkap tangan tersebut berkaitan dengan praktik pemberian suap dari sejumlah pihak di Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada oknum auditor BPK. Dugaan suap itu disebut berkaitan dengan hasil pemeriksaan atau temuan audit terhadap sejumlah proyek yang menggunakan anggaran pemerintah daerah.
Meski demikian, KPK masih terus mendalami konstruksi perkara, termasuk menelusuri aliran dana serta peran masing-masing pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.
Seluruh pihak yang diamankan saat ini telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan sebelum mengumumkan hasil lengkap operasi tangkap tangan tersebut kepada publik.
Kasus ini menjadi sorotan karena diduga melibatkan lembaga negara yang memiliki fungsi strategis dalam pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan keuangan negara. Publik kini menantikan langkah lanjutan KPK dalam mengungkap secara terang dugaan praktik suap yang melibatkan oknum auditor maupun pejabat daerah.
KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara transparan, profesional, dan akuntabel. (Tim Liputan)
Komentar0