Tinta Rakyat Nusantara.Com, Pontianak — Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat melalui sekretariatnya menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Sinergi dan Refleksi Membangun Kalimantan Barat yang Berkeadilan melalui Implementasi HAM di Harris Hotel Pontianak (31/03/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendorong pembangunan daerah yang berpihak pada nilai-nilai hak asasi manusia.
Forum diskusi tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, lembaga negara dan lembaga independen, organisasi masyarakat sipil, hingga mahasiswa dari berbagai wilayah di Kalimantan Barat. Pertemuan ini dirancang sebagai ruang dialog konstruktif guna merumuskan arah kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Kepala Sekretariat Komnas HAM Kalimantan Barat, Nelly Yusnita, menegaskan bahwa pembangunan berbasis HAM harus terus diperkuat dengan menempatkan manusia sebagai fokus utama dalam setiap kebijakan. Menurutnya, pendekatan ini penting mengingat Kalimantan Barat memiliki keragaman sosial, geografis, dan budaya yang memerlukan perhatian khusus dalam proses pembangunan.
Dalam sesi pemaparan materi, Dr Purwanto mengangkat sejumlah isu HAM yang masih menjadi tantangan di daerah, seperti konflik sosial, perlindungan masyarakat adat, keterbatasan akses pendidikan di wilayah pedalaman, layanan kesehatan di kawasan perbatasan, serta persoalan lingkungan hidup. Ia menekankan pentingnya pembangunan yang mampu menghadirkan keadilan sosial, terutama bagi kelompok rentan.
Sementara itu, Irwan Lahnisafitra dari Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat memaparkan perkembangan pembangunan yang menunjukkan tren positif, meskipun masih dihadapkan pada tantangan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pendidikan. Ia juga memperkenalkan inovasi program Desa SAKTI (Desa Bebas Angka Tidak Sekolah) yang mendorong akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah melalui pendekatan terpadu.
Melalui forum ini, Komnas HAM Kalimantan Barat kembali menegaskan perannya dalam pemajuan dan penegakan HAM melalui fungsi edukasi, pengkajian, pemantauan, dan mediasi. FGD ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektor agar pembangunan di Kalimantan Barat semakin inklusif, berkelanjutan, dan mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat.
(Dwi/Red).
Komentar0