Tinta Rakyat Nusantara.Com, Pontianak – Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menganggarkan pembelian kendaraan motor untuk kepala SPPG menuai kritik keras dari kalangan mahasiswa.
Koordinator Pusat BEM Se-Kalimantan, Danil Huda, secara tegas menyatakan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Ia menilai langkah itu tidak mencerminkan semangat efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan pemerintah kepada publik.
Menurut Danil, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih berat serta banyaknya sektor mendesak yang membutuhkan perhatian, kebijakan tersebut justru menunjukkan ketimpangan dalam penentuan prioritas anggaran negara.
“Kami menilai kebijakan belanja motor untuk kepala SPPG ini sangat tidak sensitif terhadap situasi hari ini. Ketika negara terus bicara efisiensi anggaran, justru muncul belanja bernilai fantastis untuk fasilitas pejabat atau kepala unit. Ini jelas bertolak belakang dengan semangat penghematan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kondisi guru honorer di berbagai daerah yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan terkait status, kesejahteraan, maupun kepastian masa depan.
Menurutnya, hal tersebut mencerminkan ketidakadilan dalam orientasi kebijakan publik, di mana kebutuhan riil masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, belum dijawab secara serius oleh pemerintah.
“Sangat ironis ketika anggaran untuk fasilitas bisa begitu cepat diputuskan, sementara guru honorer yang menjadi ujung tombak pendidikan masih hidup dalam ketidakpastian. Ini bukan hanya soal anggaran, tetapi soal keberpihakan negara,” tambahnya.
BEM Se-Kalimantan secara tegas meminta kepala BGN untuk membatalkan rencana belanja tersebut dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran agar lebih berpihak pada kepentingan rakyat.
Mahasiswa juga menegaskan bahwa negara harus memprioritaskan kesejahteraan tenaga pendidikan, pelayanan publik, serta kebutuhan dasar masyarakat dibandingkan belanja fasilitas yang dinilai tidak mendesak.
Danil menegaskan, mahasiswa akan terus mengawal kebijakan publik yang dinilai tidak adil serta tidak sejalan dengan prinsip transparansi dan efisiensi.
“Jangan sampai kebijakan publik kehilangan rasa malu di hadapan rakyat. Ketika guru honorer menunggu kepastian, ketika masyarakat diminta berhemat, maka pejabat juga seharusnya memberi teladan, bukan justru mempertontonkan kemewahan anggaran,” pungkasnya.
BEM Se-Kalimantan memastikan akan terus menyuarakan penolakan ini sebagai bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjaga arah kebijakan negara agar tetap berpijak pada keadilan sosial dan kepentingan rakyat.
(Dwi-Red).
Komentar0