Tinta Rakyat Nusantara.Com, Siantar – Gelombang aksi unjuk rasa ratusan massa dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat, termasuk driver ojek online, mewarnai Kota Pematangsiantar pada Senin (1/9/2025). Aksi berlangsung di depan Polres Siantar hingga kantor DPRD Siantar dengan bergantian, disertai beberapa insiden yang memanas.
Aksi pertama digelar kelompok Cipayung Plus (HMI, PMKRI, GMNI, GMKI, Himmah) bersama Koalisi Masyarakat. Mereka berorasi di depan Polres Siantar dengan kawalan ketat polisi. Namun karena Kapolres Siantar AKBP Sah Udur Sitinjak tak berada di tempat, massa bergerak menuju kantor DPRD Siantar yang saat itu ditutup rapat.
Situasi memanas saat pagar betis polisi menghadang. Dorong-dorongan tak terhindarkan, bahkan sempat terjadi pelemparan benda keras yang mengenai personel TNI-Polri di halaman DPRD. Meski demikian, massa akhirnya diterima unsur Forkopimda Siantar, termasuk Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga, Wakil Ketua Frengki Boy Saragih, serta sejumlah anggota DPRD dan pejabat daerah.
Massa menyuarakan tuntutan: batalkan tunjangan mewah DPR RI, hentikan tindakan represif aparat, sahkan RUU Perampasan Aset, reformasi Polri, dan tegakkan HAM. Forkopimda menyetujui pernyataan sikap itu dan menandatangani fakta integritas, termasuk Walikota Wesly Silalahi, Kapolres Siantar, Danrem 022/PT, dan Kajari Siantar.
Gelombang kedua datang dari Aliansi Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat se-Kota Pematangsiantar. Mereka membakar ban hingga asap hitam membubung. Namun kericuhan kecil terjadi ketika seorang pria tertangkap mencuri ponsel siswa SMA di lokasi. Ia sempat dipukuli massa sebelum diamankan. Aspirasi mereka menuntut penghapusan tunjangan DPRD Siantar serta pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Anti Korupsi.
Unjuk rasa ketiga menuntut hal lebih keras: bubarkan DPR RI, sahkan RUU Perampasan Aset, dan kembalikan fungsi TNI-Polri sebagai pengayom masyarakat. Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga kembali menandatangani fakta integritas, sementara Walikota Wesly Silalahi menambahkan poin pembatalan kebijakan tak pro rakyat, prioritas renovasi Pasar Horas, penghentian pembangunan kantor DPRD baru, serta penolakan kenaikan NJOP hingga 1000 persen.
Nama anggota DPRD Robin Manurung (NasDem) ikut diteriakkan massa. Ia dituding pernah memukul mahasiswa saat aksi menolak RUU TNI. Meski Ketua BKD DPRD Siantar Ramses Manurung menyebut laporan sudah dicabut per 10 Agustus 2025, mahasiswa menilai tindakannya tidak pantas bagi seorang wakil rakyat.
Gelombang keempat diwarnai aksi PMII, IMM, dan Koalisi Masyarakat Sipil. Mereka menuntut transparansi gaji dan tunjangan anggota DPRD, pola hidup sederhana, serta pembentukan Pansus evaluasi NJOP. Mereka juga meminta Polres Siantar aktif mengurai kemacetan di Jalan Merdeka depan Pasar Horas.
Aksi sempat kembali ricuh ketika hujan deras mengguyur. Massa bersama aparat saling dorong hingga pintu gerbang DPRD berhasil dicopot. Namun, situasi akhirnya terkendali dan massa membubarkan diri secara tertib.
(ARS/Editor:Red).
Komentar0