Tinta Rakyat Nusantara.Com, Pontianak – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tanjungpura (Untan) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) pada Senin, 1 September 2025.
Aksi damai yang diikuti oleh sekitar 250 orang ini menuntut reformasi DPR RI, termasuk transparansi anggaran, pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, dan evaluasi kinerja Wakil Rakyat.
Aksi dimulai dengan longmarch dari Lapangan Voli FISIP Untan menuju Kantor DPRD Kalbar, dipimpin oleh koordinator lapangan (korlap) Pangestu.
Dalam orasinya, Mahasiswa menyuarakan kekecewaan terhadap kinerja DPR dan menyoroti isu kenaikan tunjangan yang dianggap tidak masuk akal di tengah kondisi ekonomi Negara.
Mereka juga mendesak agar para wakil rakyat kembali berfungsi sebagai penyambung lidah Masyarakat.
Aksi tersebut disambut oleh jajaran pimpinan DPRD Kalbar, termasuk Ketua DPRD Aloysius, Wakil Ketua I Hj. Hadijah Fitriah, Wakil Ketua II Ir. H. Prabasa Anantatur, dan Wakil Ketua III H. Nofal Nofiendra.
Turut hadir pula Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Jamalluael, serta Gubernur Kalbar Ria Norsan dan Wakil Gubernur Kalbar.
Dalam pertemuan dengan pimpinan dewan, Presiden Mahasiswa FISIP Untan, Debora Ketrin Tini Malau, membacakan enam poin tuntutan utama.
Poin-poin tersebut mencakup desakan agar DPR RI merinci biaya terkait isu kenaikan tunjangan, pembentukan lembaga independen untuk mengevaluasi DPR, serta pengembalian marwah dewan sebagai perwakilan rakyat.
Mahasiswa juga menuntut pengesahan UU Perampasan Aset dan kejelasan regulasi terkait Pertambangan Tanpa Izin (PETI).
“Sebuah kehormatan bagi kami pada aksi damai hari ini langsung ditemui oleh Ketua DPRD Provinsi Kalbar. Tuntutan utama kami adalah reformasi DPR. Kami mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas."
"Kami juga menuntut pengesahan UU Perampasan Aset karena ini penting untuk memberantas korupsi dan memastikan keadilan bagi masyarakat.” ungkap Debora.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, S.H., M.Si., menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadirannya pada aksi sebelumnya.
Ia menyatakan bahwa tuntutan mahasiswa terkait tunjangan DPR sudah dibekukan dan surat tuntutan sebelumnya telah diteruskan ke DPR RI.
“Kami akan mengawal tuntutan yang kawan-kawan sampaikan saat ini dan akan meneruskannya ke DPR RI. Kami juga berduka terhadap pejuang-pejuang demokrasi yang gugur dalam menyampaikan aspirasi,” ujar Aloysius.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung damai ini mendapatkan pengamanan ketat dari pihak Kepolisian.
Kombes Pol Dr. Bayu Suseno, Kabid Humas Polda Kalbar, menyatakan bahwa pengamanan dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib.
“Kami dari Kepolisian bertugas mengamankan jalannya unjuk rasa agar berjalan dengan aman, tertib, dan tidak ada aksi anarkis."
"Kami memastikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum dapat terlaksana dengan baik. Kami mengapresiasi massa aksi yang tetap menjaga ketertiban hingga akhir kegiatan.” tegas Bayu.
Aksi berakhir pada pukul 15.57 WIB setelah massa membacakan sumpah Mahasiswa. Seluruh massa membubarkan diri dengan tertib kembali ke titik kumpul awal.
(*/Dwi-Red).
Komentar0