Tinta Rakyat Nusantara.Com, Makassar – Wakil Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia, Helvi Moraza, menegaskan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di kawasan Indonesia Timur telah berjalan cukup baik, namun sektor produksi masih perlu diperkuat agar lebih berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Hingga 25 Agustus 2025, penyaluran KUR di regional timur—meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua—mencapai Rp20,6 triliun dengan total 352.936 debitur penerima manfaat. Angka tersebut setara dengan 12 persen dari total nasional. Tingkat Non-Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah juga terjaga di bawah tiga persen.
“Namun bila dilihat menurut lembaga penyalurnya, kami mencatat penyaluran ke sektor produksi masih perlu ditingkatkan. Hanya empat bank yang mampu mencapai target 60 persen penyaluran ke sektor produksi,” ujar Helvi Moraza saat memimpin Rapat Koordinasi Penyaluran KUR 2025 Regional Indonesia Timur bertema ‘Tepat Sasaran, Tepat Guna, dan Tepat Waktu’ di Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Makassar, Kamis (28/8/2025).
Secara rata-rata, penyaluran KUR sektor produksi di wilayah timur sudah berada di angka 63,54 persen. Dana KUR diarahkan sesuai potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, hingga industri pengolahan yang menjadi tulang punggung ekonomi kawasan. Untuk kategori Bank Pembangunan Daerah, Bank Sulselbar mencatat realisasi terbesar dengan Rp296,03 miliar.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyampaikan apresiasi kepada Wamen UMKM, OJK, perbankan, serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam percepatan penyaluran KUR. Menurutnya, program KUR terbukti menjadi strategi efektif pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM dan koperasi.
“Peran KUR terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing usaha, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat produk lokal,” ungkap Jufri.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Sulsel menargetkan penyaluran besar di sektor unggulan, khususnya pertanian dan perikanan, serta memperkuat peran bank daerah seperti Bank Sulselbar. Bersama Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Sulsel, pemerintah daerah terus memastikan dana dapat terserap optimal.
Berbagai langkah pendukung juga dilakukan, mulai dari sosialisasi, pendampingan, hingga digitalisasi UMKM. Bahkan telah difasilitasi 2.344 UMKM dengan sertifikasi halal gratis serta dukungan dalam kemasan, merek, dan akses hukum. “Semua ini agar UMKM Sulsel naik kelas,” jelasnya.
Data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulsel mencatat realisasi KUR di Sulsel hingga Juli 2025 mencapai Rp9,36 triliun untuk 163.776 debitur. Dari jumlah itu, sektor pertanian menyerap Rp4,60 triliun, disusul perdagangan besar dan eceran Rp3,02 triliun, serta sektor jasa, perikanan, dan industri pengolahan.
Dengan dukungan KUR, petani dapat meningkatkan produktivitas, memperluas lahan garapan, serta memperkuat rantai pasok pangan. “Kami berkomitmen penuh agar KUR tepat sasaran dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat Sulsel,” tutup Jufri.
Rakor tersebut turut dihadiri Kepala OJK Sulsel dan Sulbar, Moch Muchlasin; Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Andi Eka Prasetya; Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Makassar, Arlin Ariesta; serta perwakilan perbankan. (*/TRN)
Komentar0