Tinta Rakyat Nusantara.Com, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital di daerah tidak cukup hanya diukur dari laporan administrasi maupun capaian indeks. Menurutnya, penerapan sistem pembayaran digital, khususnya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Ria Norsan saat menghadiri High-Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkaikan dengan Soft Launching Open Application Programming Interface (Open API) Bank Kalbar untuk layanan pembayaran pajak daerah serta QRIS Dinamis Merchant Presented Mode (MPM) di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (5/8/2026).
Dalam arahannya, Gubernur meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Bank Kalbar tidak hanya mengandalkan laporan dari bawah, tetapi melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna memastikan fasilitas pembayaran digital benar-benar telah tersedia dan dimanfaatkan masyarakat.
"Tolong dicek langsung ke lapangan. Apakah semuanya sudah bisa menggunakan QRIS? Karena masih ada beberapa tempat yang belum bisa menggunakan QRIS. Jangan sampai apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan," tegas Norsan.
Menurutnya, digitalisasi pelayanan publik akan kehilangan makna apabila hanya berhenti pada capaian angka tanpa implementasi yang nyata. Pemerintah daerah, kata dia, harus memastikan pelaku usaha, lokasi pelayanan publik, hingga titik pembayaran pajak telah terintegrasi dengan sistem pembayaran digital.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Kalbar, Tim Pembina Samsat, serta seluruh anggota TP2DD atas kolaborasi dalam mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah di Kalimantan Barat.
Berkat sinergi tersebut, seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat kini telah masuk dalam kategori Digital pada penilaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Meski demikian, Ria Norsan mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat semua pihak cepat berpuas diri.
"Capaian ini patut kita syukuri sebagai hasil kerja bersama. Namun, jangan cepat berpuas diri. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat benar-benar merasakan kemudahan layanan digital dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.
Dalam acara itu, Gubernur bersama Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Ketua DPRD Kalbar, Direktur Utama Bank Kalbar, serta perwakilan Polda Kalbar secara simbolis meresmikan penggunaan Open API Bank Kalbar untuk pembayaran pajak daerah dan implementasi QRIS Dinamis MPM.
Menurut Norsan, inovasi tersebut akan mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi sekaligus meningkatkan akurasi pencatatan penerimaan pajak daerah sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
"Melalui Open API dan QRIS Dinamis ini, masyarakat akan semakin mudah melakukan transaksi. Di sisi lain, pemerintah dapat memperoleh data penerimaan pajak secara cepat dan akurat sehingga tata kelola keuangan daerah menjadi lebih baik," jelasnya.
Sebagai perbandingan, Norsan mencontohkan penerapan QRIS di sejumlah restoran di Jakarta yang hampir seluruh transaksi pembayarannya telah menggunakan sistem tersebut. Ia berharap implementasi serupa dapat diperluas di Kalimantan Barat untuk mendukung pelayanan publik yang lebih modern, cepat, dan minim administrasi manual.
Mengakhiri sambutannya, Gubernur mengajak seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Barat terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memperkuat inovasi pelayanan publik berbasis digital.
Menurutnya, transformasi digital tidak hanya memangkas birokrasi, tetapi juga meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Transformasi digital harus menjadi budaya kerja baru di lingkungan pemerintahan. Dengan sistem yang semakin modern, pelayanan kepada masyarakat akan lebih cepat, transparan, efisien, sekaligus mampu meningkatkan penerimaan daerah demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat," pungkasnya.
(Ria/Red).
Komentar0