Tinta Rakyat Nusantara.Com, Jambi – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan (BEM UBT) resmi dipercaya menjadi Koordinator Isu Kemaritiman Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam Musyawarah Nasional (Munas) XIX yang digelar di Universitas Jambi.
Kepercayaan tersebut menjadi momentum bagi BEM UBT untuk mengawal isu-isu strategis kemaritiman nasional, khususnya penguatan kawasan perbatasan yang masih menghadapi ancaman kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan narkotika, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), hingga peredaran barang ilegal.
Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Kalimantan Utara memiliki posisi strategis sekaligus menjadi salah satu wilayah yang rentan terhadap aktivitas kejahatan transnasional. Jalur laut di Nunukan, Sebatik, dan Tarakan dinilai memerlukan pengawasan yang lebih kuat guna menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat perbatasan.
Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, Anhari Firdaus, menegaskan bahwa mandat yang diterima BEM UBT akan diarahkan untuk memperkuat perhatian terhadap persoalan kemaritiman dari perspektif keamanan, kesejahteraan masyarakat pesisir, dan penguatan kebijakan nasional.
"Kemaritiman Indonesia tidak boleh hanya dipandang sebagai potensi ekonomi. Wilayah perbatasan merupakan beranda terdepan negara yang setiap hari menghadapi ancaman penyelundupan narkotika, perdagangan orang, dan masuknya barang ilegal. Karena itu, kami akan mengawal agar penguatan pengawasan laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir menjadi agenda bersama gerakan mahasiswa Indonesia," ujar Anhari.
Menurutnya, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai mitra kritis pemerintah melalui kajian akademik, riset, serta advokasi kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
BEM UBT juga berkomitmen membangun kolaborasi dengan pemerintah, akademisi, aparat penegak hukum, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong kebijakan kemaritiman yang berorientasi pada penguatan kawasan perbatasan.
"Keberhasilan Indonesia sebagai negara maritim tidak hanya diukur dari luas wilayah laut yang dimiliki, tetapi juga dari kemampuan menjaga setiap jengkal perairan perbatasan tetap aman dari kejahatan transnasional serta menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat yang hidup di wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tutup Anhari.
(Dwi/Red).
Komentar0