Tinta Rakyat Nusantara.Com, INDRAMAYU – Ratusan nelayan dan juragan kapal Karangsong yang tergabung dalam Gerakan Nelayan Pantura (GNP) dan KPL Mina Sumitra menggelar aksi solidaritas di kawasan Muara Karangsong, Kabupaten Indramayu, Senin (27/7/2026).
Dalam aksi tersebut, para nelayan mendesak pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, segera melakukan normalisasi Muara Karangsong serta memperbaiki breakwater atau pemecah ombak yang mengalami kerusakan parah.
Kondisi tersebut dinilai telah menghambat aktivitas kapal nelayan yang hendak keluar maupun masuk ke Pelabuhan Karangsong.
Ketua Gerakan Nelayan Pantura (GNP), Kajidin, mengatakan pendangkalan Muara Karangsong semakin parah, terutama saat musim timur. Akibatnya, kapal-kapal berukuran besar kesulitan melintas, bahkan beberapa di antaranya harus tertahan selama berhari-hari.
Salah satunya, kata Kajidin, adalah KM Gajah Samudera yang sempat tertahan selama tiga hari di luar muara.
“Apabila tuntutan nelayan tidak mendapat respons, kami tidak menutup kemungkinan akan menggelar aksi lanjutan di Jakarta agar persoalan ini mendapat perhatian pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPL Mina Sumitra, H. Suwarto, mengatakan kondisi Muara Karangsong terus memburuk meski pihaknya telah berupaya melakukan pengerukan secara mandiri.
Menurutnya, sedimentasi semakin cepat terjadi setelah breakwater mengalami kerusakan.
“Mina Sumitra memiliki dua tongkang. Satu digunakan untuk membantu menarik kapal keluar masuk, sedangkan satu lagi untuk pemeliharaan alur sungai atau pengerukan. Namun, dari tahun ke tahun kondisi sekarang semakin parah karena rusaknya breakwater atau pemecah ombak, sehingga pasir yang dibawa ombak semakin cepat masuk,” kata Suwarto.
Ia menjelaskan, pihaknya juga telah meminta bantuan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu. Permintaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman satu unit kapal keruk.
Namun, upaya tersebut dinilai belum mampu mengatasi persoalan sedimentasi yang terus berulang.
“Alhamdulillah, minggu kemarin kami meminta bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu. Mereka mengirim satu kapal keruk, tetapi tetap belum bisa mengatasi persoalan secara maksimal,” ujarnya.
Suwarto menilai, solusi jangka panjang tidak cukup hanya dengan melakukan pengerukan. Pemerintah juga perlu membangun kembali breakwater yang rusak, meninggikan konstruksinya, sekaligus memperpanjang hingga sekitar satu kilometer.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengurangi masuknya pasir ke alur pelayaran.
“Satu-satunya harapan kami, breakwater dibangun kembali atau ditinggikan dan diperpanjang hingga sekitar satu kilometer. Selain itu, pemerintah juga perlu membantu mengatasi alur muara, baik dengan mesin penyedot maupun kapal keruk,” katanya.
Ia menambahkan, selama ini biaya operasional pengerukan juga ditanggung secara swadaya melalui iuran nelayan yang menjual hasil tangkapan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangsong.
Namun, kondisi sedimentasi yang semakin parah membuat beban operasional semakin berat.
“Operasional semakin tinggi, sementara pendapatan semakin rendah. Di sisi lain, pendangkalannya semakin hebat,” ungkapnya.
Sekretaris Jenderal GNP, H. Robani Hendra Permana, menegaskan persoalan Muara Karangsong tidak hanya berdampak terhadap nelayan lokal, tetapi juga berpotensi memengaruhi pasokan ikan di Jawa Barat.
Menurutnya, Pelabuhan Perikanan Karangsong memiliki kontribusi besar terhadap distribusi ikan laut di wilayah Jawa Barat.
“Karangsong ini merupakan pelabuhan pendaratan ikan yang berkontribusi sekitar 30 persen terhadap pasokan ikan laut di Jawa Barat. Kalau Karangsong terganggu, suplai ikan, baik ke Jakarta maupun ke wilayah Jawa Barat, juga ikut terganggu,” jelasnya.
Selain menuntut normalisasi muara dan perbaikan breakwater, para nelayan juga menyoroti kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Salah seorang juragan kapal, H. Judah, mengaku keberatan karena nelayan tetap dibebani kewajiban membayar PNBP, sementara akses keluar masuk kapal masih terganggu akibat pendangkalan muara.
Menurutnya, pemerintah seharusnya memastikan terlebih dahulu akses pelayaran berjalan lancar sebelum menarik berbagai pungutan dari nelayan.
“Para nelayan berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata melalui normalisasi Muara Karangsong dan perbaikan breakwater agar aktivitas perikanan kembali lancar, roda perekonomian masyarakat pesisir pulih, serta tidak ada lagi kapal yang terjebak akibat sedimentasi,” ujarnya.
Ia menilai nelayan saat ini menghadapi persoalan berlapis. Selain kesulitan melintasi muara yang dangkal, nelayan juga harus memenuhi berbagai kewajiban pembayaran serta menghadapi sanksi apabila melanggar aturan di laut.
Di sisi lain, menurutnya, kebutuhan terhadap sarana dan prasarana pendukung aktivitas nelayan belum sepenuhnya terpenuhi.
“Nanti saya sendiri akan mempelopori. Saya sendiri yang tidak mau dipungut PNBP. Karena berangkat saja susah, apalagi pulangnya. Kami siap ikut aksi ke Jakarta,” tegas Judah.
Para nelayan menilai pembangunan kembali dan perpanjangan breakwater menjadi kebutuhan mendesak. Selain mempermudah dan mempercepat akses kapal nelayan, infrastruktur tersebut juga diharapkan dapat membantu mengurangi risiko abrasi pantai.
Dengan perbaikan infrastruktur muara dan breakwater, para nelayan berharap aktivitas pelayaran dan perikanan di Karangsong dapat kembali berjalan lancar, sehingga turut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Karangsong dan Kabupaten Indramayu secara umum.
Sebelumnya, persoalan pendangkalan Muara Karangsong telah lama menjadi perhatian pemerintah daerah. Normalisasi juga telah dilakukan secara bertahap. Namun, para nelayan menilai penanganan tersebut belum mampu mengatasi sedimentasi yang terus berulang.
Kini, mereka mendesak pemerintah untuk menghadirkan solusi yang lebih permanen dan komprehensif, tidak hanya melalui pengerukan berkala, tetapi juga dengan memperbaiki serta memperpanjang breakwater sebagai upaya mengendalikan masuknya sedimentasi ke alur pelayaran.
(Tim Liputan).
Komentar0