Tinta Rakyat Nusantara, Sanggau – Kondisi ruas Jalan Nasional SP Balai Karangan–Rasau kembali menjadi sorotan masyarakat. Jalan yang dibangun menggunakan anggaran APBN tersebut, dilaporkan mengalami kerusakan berat di sejumlah titik.
Berdasarkan pantauan di lapangan, kerusakan yang terlihat tidak hanya berupa retakan pada permukaan jalan, tetapi juga terdapat lubang di beberapa ruas serta bagian aspal yang dinilai mulai mengalami penurunan kualitas. Kondisi tersebut dikeluhkan para pengguna jalan karena dinilai dapat membahayakan keselamatan dan mengganggu kenyamanan berkendara.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengaku prihatin dengan kondisi jalan tersebut.
"Kondisinya sudah memprihatinkan. Banyak lubang yang cukup dalam dan belum diperbaiki. Ada juga bagian jalan yang terlihat seperti tidak dikerjakan secara maksimal," ujarnya kepada tim Investigasi di sebuah warung yang berada di Sepiluk, Ketungau Hulu pada Kamis (7/7/2026) beberapa waktu lalu.
Ruas SP Balai Karangan–Rasau merupakan jalur strategis nasional yang menghubungkan wilayah Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sintang menuju kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. Jalan tersebut menjadi akses penting bagi distribusi logistik, perdagangan, serta mobilitas masyarakat.
Tim Investigasi LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Indonesia DPD Kalimantan Barat bersama Tim Media Tinta Rakyat Nusantara juga melakukan peninjauan lapangan dan menemukan sejumlah titik kerusakan di sepanjang ruas jalan tersebut.
Seorang warga lainnya mengatakan kerusakan telah terlihat mulai dari kawasan ruas jalan SP Balai Karangan hingga Malenggang dan Sepiluk.
"Aspalnya sekarang sudah banyak yang rusak. Bisa dilihat sendiri sepanjang jalan dari SP Balai Karangan sampai Malenggang dan Sepiluk. Lubangnya cukup dalam, kalau mobil kecil lewat harus sangat berhati-hati," katanya.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun di lapangan, proyek pembangunan ruas jalan tersebut dikerjakan oleh seseorang bos berinisial YR menggunakan bendera PT LU pada tahun 2024 lalu.
Masyarakat mempertanyakan efektivitas pengawasan selama pelaksanaan proyek, termasuk peran Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, Satuan Kerja Paralel Perbatasan, PPK, dan konsultan pengawas.
Salah seorang warga berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut dan berharap agar aparat penegak hukum bisa turun ke lapangan untuk melihat langsung hasil pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh kontraktor tersebut.
"Kalau memang ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan, kami berharap agar aparat penegak hukum bersama pemerintah mengambil langkah tegas sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya.
Ketua Tim Investigasi LSM GERAK Indonesia DPD Kalimantan Barat, Ibrahim, juga meminta adanya evaluasi menyeluruh dari aparat penegak hukum terhadap proyek tersebut.
"Kami dari LSM yang merupakan bagian dari sosial kontrol masyarakat hanya ingin melihat dan memastikan apakah hasil pekerjaan yang telah dibiayai oleh negara tersebut sesuai dengan harapan dan kontrak. Kami berharap PPK dan konsultan pengawas lebih aktif melakukan pengawasan di lapangan," kata Ibrahim.
Selain meminta evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan proyek, masyarakat juga berharap kontraktor bertanggung jawab apabila masih terdapat kewajiban pemeliharaan sesuai ketentuan kontrak, sehingga kerusakan yang terjadi dapat segera diperbaiki dan kualitas jalan tetap terjaga.
Warga berharap pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran negara dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang sesuai standar mutu yang telah ditetapkan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PPK proyek maupun konsultan pengawas belum memberikan tanggapan resmi atas kondisi jalan maupun temuan yang disampaikan masyarakat dan tim investigasi. Apabila terdapat klarifikasi atau penjelasan dari pihak terkait, Tinta Rakyat Nusantara akan memuatnya sebagai bagian dari keberimbangan pemberitaan.
(Tim Liputan/Red).
Komentar0