Tinta Rakyat Nusantara.Com, Jakarta - Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengapresiasi dukungan Komisi V DPR terhadap rencana kerja dan anggaran dari Kementerian Transmigrasi (Kementrans) di Tahun Anggaran (TA) 2027.
Dalam Rapat Kerja antara Komisi V dengan Kementrans dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 10/6/2026, mayoritas anggota komisi merasakan minimnya alokasi Pagu Indikatif TA 2027 Kementrans yang hanya Rp400,2 miliar. “Mereka ingin alokasi pagu anggaran Kementrans ditingatkan sesuai dengan kebutuhan”, ujarnya.
Viva Yoga mengatakan, Komisi V ingin alokasi anggaran ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan agar program-program kerja Kementrans bisa terealisasi sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat. “Salah seorang anggota bahkan ingin peningkatan anggaran dilaporkan Presiden”, ungkapnya selepas dalam rapat yang terbuka untuk umum itu.
Meningkatkan anggaran dalam APBN TA 2027 menurut Viva Yoga menjadi kesimpulan rapat. Kementrans dan Komisi V menilai pentingnya meningkatkan anggaran guna mendukung pelaksanaan program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rapat, Menteri Transmigrasi mempresentasikan Rencana Kerja Pemeritah (RKP) TA 2027 dengan tema ‘Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktifitras, Investasi, dan Industri’. Program transmigrasi dalam RKP untuk mendukung kedaulatan pangan melalui pengembangan kawasan transmigrasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana melalui pembangunan 3 juta rumah; dan ekonomi kerakyatan dan desa melalui percepatan pembangunan daerah 3 T.
Sebaran kawasan transmigrasi prioritas dalam RKP 2027 adalah 45 kawasan transmigrasi prioritas nasional, 1 kawasan transmigrasi prioritas RKP, dan 4 kawasan transmigrasi prioritas mendukung PKPN percepatan pembangunan daerah 3 T.
Komisi V menurut Viva Yoga mendukung program dan kegiatan Kementrans guna mengembangkan infrastruktur di kawasan transmigrasi dan percepatan penataan dan sertifikasi tanah di kawasan transmigrasi. (Tim/TRN)
Komentar0