Tinta Rakyat Nusantara.Com, Indramayu – Pemerintah Kabupaten Indramayu menerima kunjungan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dalam kegiatan pemantauan lapangan terkait pengendalian alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Indramayu Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Kabupaten Indramayu, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan dihadiri Bupati Indramayu, Lucky Hakim, beserta jajaran, Koordinator Harian Stranas PK Didik Mulyanto bersama tim, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta kementerian terkait.
Pemantauan lapangan difokuskan pada pembahasan pengendalian alih fungsi lahan sawah, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah Kabupaten Indramayu.
Selain menjadi forum koordinasi, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan dan tantangan di lapangan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan di tingkat pusat.
Dalam sambutannya, Lucky Hakim menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mendukung pelaksanaan program strategis nasional, termasuk pembangunan KDKMP yang diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat desa.
Menurutnya, pemerintah daerah menyambut baik pelaksanaan pemantauan lapangan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola, mitigasi risiko, serta mencegah potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis nasional.
"Kami menyambut baik kegiatan pemantauan lapangan yang dilaksanakan hari ini sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola, mitigasi risiko, serta langkah pencegahan terhadap potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis nasional," ujar Lucky.
Ia berharap kunjungan tersebut dapat menghasilkan berbagai masukan dan rekomendasi yang konstruktif guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, menjaga keberlanjutan lahan pertanian produktif, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Sementara itu, Didik Mulyanto menjelaskan bahwa pemantauan lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan pembangunan KDKMP yang berada di kawasan lahan sawah sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang memerlukan perhatian bersama.
Menurutnya, hasil identifikasi dan diskusi bersama pemerintah daerah akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi kebijakan yang selanjutnya dibahas di tingkat pusat untuk memperoleh solusi yang tepat.
Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi masyarakat desa, perlindungan lahan pertanian, serta mendukung ketahanan pangan nasional.
(Tim Liputan).
Komentar0