Tinta Rakyat Nusantara.Com, Kubu Raya – Rencana pembangunan kembali Jembatan Kubu yang menjadi urat nadi transportasi masyarakat Kecamatan Kubu dipastikan mengalami penundaan anggaran hingga tahun 2027. Kondisi ini memicu kekhawatiran masyarakat, mengingat jembatan tersebut merupakan akses vital penghubung puluhan desa menuju pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi di Kabupaten Kubu Raya maupun Kota Pontianak.
Anggota DPRD Kalimantan Barat, Agus Darmansyah mengungkapkan, seharusnya pembangunan jembatan sudah dapat direalisasikan pada tahun 2026 apabila tidak terkendala persoalan komunikasi maupun hambatan lainnya.
“Sebernarnya kalau tidak ada masalah komunikasi atau satu lain hal persoalan lainnya, harusnya sudah dibangun tahun 2026 ini. Karena satu dan lain hal sehingga tertunda dan saya jamin tahun 2027 wajib dibangun dan saya kawal. Saya todong Pak Gubernur karena ini janji Pak Gubernur pada saat beliau mencalonkan diri sebagai gubernur dan saat menyampaikan kampanye publiknya di Desa Kubu, kebetulan saya yang memfasilitasi,” ujar Agus saat meninjau lokasi robohnya Jembatan Kubu, Rabu (20/5/2026).
Menurut Agus, estimasi anggaran pembangunan jembatan tersebut berada di kisaran Rp20 miliar, namun masih berpotensi berubah menyesuaikan hasil perhitungan teknis dari pihak PUPR.
“Untuk anggaran pembangunan jembatan ini kemarin dihitung kisaran sekitar Rp20 miliar, bisa lebih tergantung existing nanti karena akan dihitung ulang oleh teknis pihak PUPR. Tolong Pak Bupati komunikasikan masalah ini supaya lancar,” katanya.
Ia menegaskan pembangunan Jembatan Kubu telah masuk dalam skala prioritas Badan Anggaran DPRD Kalbar dan akan terus dikawal agar tidak kembali mengalami penundaan.
“Ini akan saya kawal secara serius tahun depan. Bagaimanapun juga jembatan ini wajib dibangun karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Di Badan Anggaran DPRD Kalbar juga sudah masuk skala prioritas. Saya pastikan akan terus saya perjuangkan agar tidak ada lagi hambatan maupun alasan lain yang membuat pembangunan tertunda,” tegasnya.
Penundaan pembangunan tersebut menimbulkan sorotan tajam dari masyarakat. Sebab, robohnya Jembatan Kubu bukan sekadar kerusakan infrastruktur biasa. Jembatan yang telah berdiri sejak tahun 1985 itu merupakan jalur utama mobilitas masyarakat di sedikitnya 20 desa di Kecamatan Kubu.
Setiap hari, akses tersebut digunakan warga untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, distribusi hasil pertanian dan perikanan, hingga aktivitas pemerintahan.
Akibat robohnya jembatan, masyarakat kini terpaksa mencari jalur alternatif yang lebih jauh dan memakan biaya tambahan. Tidak sedikit warga mengeluhkan terganggunya distribusi barang kebutuhan pokok serta tersendatnya aktivitas perdagangan lokal yang selama ini bergantung pada akses jembatan tersebut.
Salah seorang tokoh masyarakat Kubu, Suharso, mengatakan bahwa pembangunan jembatan sebenarnya pernah masuk dalam perencanaan anggaran pemerintah provinsi pada tahun 2023, namun batal direalisasikan.
“Beberapa tahun lalu, tepatnya tahun 2023, ini sudah teranggarkan di provinsi. Cuma entah kenapa waktu itu anggarannya yang seyogyanya sudah dialokasikan di APBD terhapus di pemerintah provinsi. Kemudian pada prosesi Pilkada kemarin salah satu calon gubernur Kalimantan Barat yang hari ini menjadi gubernur, bapak Ria Norsan, juga menjanjikan pembangunan jembatan ini,” ujar Suharso.
Ia menegaskan masyarakat Kecamatan Kubu kini menagih realisasi janji tersebut agar pembangunan tidak terus tertunda.
“Nah makanya hari ini kami sebagai masyarakat Desa Kubu menagih janji kepada Pak Gubernur untuk merealisasikan apa yang pernah disampaikan saat orasi politik waktu kampanye. Kalau bisa secepat mungkin, tidak menunggu-nunggu lagi,” tambahnya.
Robohnya Jembatan Kubu pada Rabu dini hari (20/5/2026) menjadi pukulan berat bagi masyarakat setempat. Selama puluhan tahun, jembatan tersebut menjadi penghubung utama kawasan Kecamatan Kubu dengan Sungai Raya sebagai ibu kota Kabupaten Kubu Raya maupun menuju Kota Pontianak.
Masyarakat berharap pemerintah daerah tidak hanya berhenti pada wacana dan janji anggaran semata, tetapi segera mengambil langkah konkret agar pembangunan jembatan dapat direalisasikan tepat waktu. Bagi warga Kecamatan Kubu, keberadaan jembatan tersebut bukan sekadar infrastruktur penghubung, melainkan denyut utama kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir.
(Tim Liputan/Red).
Komentar0