Tinta Rakyat Nusantara.Com, Melawi, Kalbar — Proyek IJD Peningkatan Jalan SP Nasional–Tiong Keranjik yang berlokasi di Kecamatan Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi, menuai sorotan dari berbagai pihak. Proyek yang dibiayai melalui APBN Tahun Anggaran 2023 dan 2024 tersebut dilaporkan mengalami kerusakan di sejumlah titik.
Proyek IJD Peningkatan Jalan SP Nasional–Tiong Keranjik berada di bawah naungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat dengan nilai anggaran mencapai puluhan miliar rupiah. Program tersebut merupakan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga ke pelosok.
Namun, di lapangan, kondisi proyek tersebut dinilai tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang telah digelontorkan pemerintah pusat melalui APBN. Sejumlah ruas jalan hasil pekerjaan tahun anggaran 2023 disebut telah mengalami kerusakan di beberapa titik.
Hasil pantauan tim investigasi gabungan awak media dan LSM di lokasi pada Jumat (08/05/2026) menunjukkan kondisi jalan yang mulai rusak, padahal proyek tersebut selesai dikerjakan pada tahun 2023 dan masa pemeliharaannya berakhir pada 2024. Selanjutnya, proyek kembali dilanjutkan melalui anggaran tahun 2024 dengan masa pemeliharaan hingga tahun 2025.
Shalihin (48), salah seorang warga yang melintas, saat dimintai tanggapannya mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kualitas konstruksi jalan tersebut.
“Jalan ini pertama dikerjakan tahun 2023, bang. Kemudian disambung lagi di tahun 2024 yang lalu, tapi sayang pekerjaan yang di tahun 2023 itu sekarang sudah banyak yang rusak bang,” ujarnya kepada awak media.
Menurutnya, jika anggaran pekerjaan mencapai lebih dari Rp22 miliar namun kondisi jalan sudah mengalami kerusakan yang cukup parah, maka kualitas pekerjaan patut dipertanyakan.
“Kalau anggarannya lebih dari Rp22 miliar dan sekarang sudah banyak yang rusak tentu kualitas pekerjaannya patut dipertanyakan. Apalagi ditambah lagi anggaran untuk pekerjaan lanjutan di tahun 2024 yang sudah mulai menampakkan kerusakan juga. Tentunya negara dirugikan,” jelasnya.
Dan saat ini, pemerintah kembali menggelontarkan anggaran melalui APBN tahun Anggaran 2025/2026 (MYC) sebesar Rp.16 miliar lebih untuk lanjutan pekerjaan tahun 2024.
Desakan Audit dan Pemeriksaan Hukum
Ketua Tim Investigasi Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia, Ibrahim, mendesak agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek IJD Peningkatan Jalan SP Nasional–Tiong Keranji Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
Ia meminta dilakukan audit teknis dan audit keuangan secara mendalam guna memastikan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran negara.
Menurut Ibrahim, pemeriksaan penting dilakukan untuk menelusuri kesesuaian antara nilai anggaran, volume pekerjaan, hingga kualitas material aspal yang digunakan, sekaligus mencegah potensi penyimpangan anggaran dan mutu konstruksi.
“Ini patut dicurigai sebagai proyek yang lebih menguntungkan oknum tertentu daripada masyarakat penerima manfaat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kemungkinan adanya praktik “bancakan anggaran” oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan proyek bernilai besar tersebut.
Sementara itu, Tim Investigasi dan Analisis Korupsi TINDAK Indonesia, Faisal, S.H., berharap Aparat Penegak Hukum (APH) segera melakukan penelusuran dan penyelidikan terhadap proyek tersebut.
“Kita berharap secepatnya APH melakukan penelusuran dan mengusut proyek IJD Peningkatan Jalan SP Nasional–Tiong Keranji Tahun Anggaran 2023 dan 2024 yang bernilai besar tersebut. Kuat dugaan proyek ini dijadikan ajang kolaborasi kongkalikong oleh oknum tertentu untuk meraih keuntungan pribadi,” ujarnya.
(Tim Liputan)
Komentar0