Tinta Rakyat Nusantara.Com, JAKARTA — Komisi Informasi Pusat mendorong penguatan peran media dalam menjaga transparansi publik dan akuntabilitas penyelenggaraan negara. Dorongan tersebut mengemuka dalam diskusi media yang digelar di Jakarta, Kamis (30/4/2026), dengan mempertemukan regulator dan insan pers guna memperkuat sinergi keterbukaan informasi.
Dalam forum tersebut, Komisi Informasi Pusat menegaskan bahwa media memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara badan publik dan masyarakat, sekaligus pengawas independen terhadap jalannya pemerintahan. Keterbukaan informasi dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Komisioner Komisi Informasi Pusat, Samrotunnajah Ismail, mengatakan media tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga berperan memastikan hak publik atas informasi terpenuhi secara benar dan berimbang.
“Media menjadi pilar penting dalam mengawal keterbukaan informasi sekaligus membangun kepercayaan publik,” ujarnya.
Diskusi tersebut turut menghadirkan perwakilan Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia, serta diikuti jurnalis dari berbagai platform media. Forum ini menjadi ruang dialog untuk menyamakan persepsi mengenai pentingnya kualitas informasi di tengah derasnya arus digital.
Komisioner Komisi Informasi Pusat lainnya, Handoko Agung Saputro, menilai sinergi antara badan publik dan media menjadi kunci agar informasi yang disampaikan tidak hanya terbuka, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Syawaludin menambahkan bahwa pemberitaan yang utuh dan berimbang dapat mencegah potensi sengketa informasi sejak awal.
Dari sisi etika jurnalistik, Komisioner Dewan Pers, Muhammad Jazuli, menekankan pentingnya integritas jurnalistik. Menurutnya, kepercayaan publik hanya dapat dijaga melalui akurasi, keberimbangan, dan tanggung jawab dalam setiap pemberitaan.
Adapun Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia, Evri Rizqi Monarshi, mengingatkan bahwa media sebagai pilar keempat demokrasi dituntut tidak hanya cepat, tetapi juga akurat di tengah maraknya disinformasi.
“Media memiliki fungsi sebagai penyedia informasi, kontrol sosial, ruang diskursus, serta sarana edukasi publik,” katanya.
Diskusi ini juga menyoroti berbagai tantangan media di era digital, mulai dari tekanan kepentingan hingga dilema antara kecepatan dan akurasi. Melalui forum tersebut, KIP berharap lahir rekomendasi strategis guna memperkuat kapasitas media sekaligus menjaga ekosistem keterbukaan informasi publik yang sehat.
(Arm/Editor:Red).
Komentar0