Tinta Rakyat Nusantara.Com, Aceh Timur — Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Dinas Sosial, Kamis (23/4/2026), guna mengevaluasi penanganan pascabanjir yang melanda wilayah tersebut lima bulan lalu.
RDP tersebut menyoroti lambatnya proses rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak. Selain itu, forum juga mengungkap sejumlah persoalan krusial seperti ketidaksinkronan data dan lemahnya koordinasi antarinstansi.
Ketua Komisi DPRK Aceh Timur, Zulfahmi, membuka forum dengan mempertanyakan progres rekonstruksi pascabanjir yang dinilai berjalan lambat.
“Lima bulan banjir telah berlalu, baru hari ini kita bisa duduk bersama dan berbagi keluh kesah,” ujarnya dengan nada kecewa. “Tapi saya percaya, kalau mulai sekarang kita berkolaborasi, belum terlambat untuk memperbaiki.”
Menurutnya, DPRK kerap menerima keluhan dari masyarakat terkait bantuan yang belum tersalurkan serta data korban yang dinilai simpang siur. Ia juga menyayangkan minimnya keterlibatan DPRK dalam proses penanganan banjir sejak awal kejadian.
Salah satu temuan utama dalam RDP tersebut adalah ketidaksesuaian data antara Dinas Sosial dengan BPBD dan BNPB. Zulfahmi menilai persoalan tersebut menjadi penyebab utama lambatnya penyaluran bantuan dan proses rekonstruksi.
“Perbedaan data ini dikhawatirkan menghambat penyaluran bantuan dan percepatan rekonstruksi. Saya mohon seluruh instansi segera memperbaiki data antar lembaga. Turunkan ego, jangan lagi rebutan siapa yang benar dan salah,” tegasnya.
Dalam forum tersebut juga diperjelas pembagian tugas antarinstansi. Dinas Sosial bertanggung jawab terhadap bantuan Jaminan Hidup (Jadup), sedangkan BNPB dan BPBD bertugas menangani pembangunan hunian sementara (huntara), hunian sementara mandiri, hingga hunian tetap (huntap).
Perwakilan BNPB, Nadhirah, menjelaskan bahwa data korban bersifat dinamis dan masih dapat terus diusulkan sambil dilakukan evaluasi secara berkala.
Terkait kerusakan infrastruktur, BNPB menyebut telah menyewa alat berat guna mempercepat perbaikan jalan, irigasi, dan lahan pertanian yang rusak akibat banjir dan longsor.
RDP ini diharapkan menjadi momentum untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tepat sasaran serta tidak tumpang tindih. Fokus utama pemerintah dan seluruh pihak terkait adalah mempercepat pemulihan kondisi korban banjir dan longsor serta mengembalikan stabilitas ekonomi masyarakat Aceh Timur.
“Yang penting sekarang kolaborasi. Stop saling menyalahkan. Rakyat butuh solusi nyata, bukan debat data di atas kertas,” pungkas Zulfahmi.
(Zainal/Editor:Red).
Komentar0