Tinta Rakyat Nusantara.Com, Pontianak – Presiden BEM Universitas OSO, Irvan Surya, mempertanyakan perkembangan sejumlah kasus dugaan korupsi di Kalimantan Barat yang dinilai berjalan stagnan dan belum menunjukkan progres signifikan.
Ia menilai, di tengah gencarnya pengungkapan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung di berbagai daerah, penanganan perkara di Kalbar justru terkesan jalan di tempat.
“Ironisnya, saat KPK dan Kejagung aktif mengungkap kasus besar di daerah lain, di Kalbar banyak kasus yang terkesan tanpa kejelasan status hukum,” ujar Irvan, Senin (13/4/2026).
Irvan mengungkapkan, sejumlah kasus yang telah naik ke tahap penyidikan hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti, terutama terkait penetapan tersangka.
“Kami melihat beberapa kasus di Kalbar sudah masuk tahap penyidikan, tetapi belum ada tersangka. Ini menimbulkan tanda tanya besar di publik,” tegasnya.
Salah satu contoh yang disoroti adalah dugaan korupsi proyek jalan di Kabupaten Mempawah yang ditangani KPK. Menurutnya, meski telah dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan saksi, perkembangan kasus tersebut belum jelas.
“Kasus PUPR Mempawah sudah ada penggeledahan dan pemeriksaan saksi, tapi belum ada penetapan tersangka. Ini yang kami nilai stagnan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyinggung penanganan dugaan korupsi di sektor tambang bauksit yang ditangani Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Ia menilai, meski penggeledahan telah dilakukan di sejumlah dinas, publik belum mendapatkan informasi lanjutan.
“Transparansi ini penting agar kepercayaan publik tidak hilang,” katanya.
Irvan juga menyoroti kasus dana hibah Pemerintah Provinsi Kalbar yang telah menetapkan tersangka, namun dinilai belum menyentuh aktor utama di balik kebijakan tersebut.
“Kami mengapresiasi penetapan tersangka, tetapi jangan berhenti di level pelaksana. Harus ditelusuri sampai ke pengambil kebijakan,” tegasnya.
Menurutnya, penegakan hukum yang tidak menyentuh aktor kunci berpotensi menimbulkan persepsi tebang pilih di tengah masyarakat.
Ia berharap aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional, independen, dan transparan dalam menuntaskan berbagai kasus yang ada di Kalimantan Barat.
“Kami mendorong KPK dan Kejati Kalbar untuk menuntaskan semua kasus secara serius, transparan, dan tanpa intervensi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Irvan menekankan pentingnya percepatan penanganan perkara, khususnya yang berkaitan dengan anggaran publik dan pengelolaan sumber daya alam.
“Kalbar memiliki potensi besar, namun jika tata kelola bermasalah dan penegakan hukum lambat, kepercayaan publik akan terus menurun,” lanjutnya.
BEM Universitas OSO juga mengajak masyarakat sipil, mahasiswa, dan media untuk turut mengawal proses penegakan hukum di daerah.
“Partisipasi publik penting untuk memastikan tidak ada kasus yang hilang atau tenggelam begitu saja. Ini bukan hanya soal hukum, tetapi masa depan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kalimantan Barat,” pungkasnya.
(Dwi/Red)
Komentar0