Tinta Rakyat Nusantara.Com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan ketegasan arah kebijakan ekonominya dengan menyoroti praktik sejumlah pengusaha nasional yang masih menempatkan modal dan keuntungan bisnis di luar negeri.
Dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (29/4/2026), Presiden menilai praktik tersebut mencerminkan lemahnya komitmen terhadap pembangunan nasional, terutama di tengah berbagai fasilitas dan kemudahan yang telah diberikan negara kepada pelaku usaha besar.
“Negara sudah memberi banyak dukungan, tapi keuntungan justru tidak sepenuhnya kembali untuk memperkuat ekonomi dalam negeri,” demikian garis besar pesan yang disampaikan Presiden.
Pernyataan ini sekaligus menjadi peringatan terbuka bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap praktik pengalihan dana ke luar negeri (capital flight). Presiden menegaskan, pelaku usaha yang tidak menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan nasional berpotensi kehilangan ruang dalam ekosistem kebijakan pemerintah.
Seorang analis ekonomi politik, Budi Santoso (nama disamarkan), menyebut fenomena tersebut sebagai “paradoks nasionalisme ekonomi”.
“Di satu sisi mereka tumbuh karena dukungan negara, tetapi di sisi lain keuntungan tidak sepenuhnya kembali memperkuat ekonomi dalam negeri,” ujarnya.
Senada, pakar kebijakan publik Rina Mahardika (nama disamarkan) menilai pernyataan Presiden sebagai sinyal kuat perubahan arah kebijakan nasional.
“Ini bukan sekadar isu ekonomi, tapi juga menyangkut loyalitas terhadap agenda kedaulatan nasional,” katanya.
Pernyataan tegas tersebut muncul bersamaan dengan percepatan agenda hilirisasi yang menjadi prioritas utama pemerintah. Presiden secara simbolis memulai 13 proyek hilirisasi tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
Proyek-proyek itu mencakup sektor strategis seperti energi, mineral, dan pertanian, termasuk pembangunan kilang gasoline di Cilacap dan Dumai, serta fasilitas pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim.
Sejumlah perusahaan pelat merah turut dilibatkan dalam proyek ini, di antaranya Pertamina, MIND ID, Krakatau Steel, dan PTPN.
Ekonom industri, Arif Nugroho (nama disamarkan), menilai hilirisasi sebagai langkah strategis yang berpotensi menjadi pengubah permainan (game changer) bagi perekonomian nasional.
“Nilai tambah tidak boleh lagi dinikmati negara lain. Dengan hilirisasi, rantai ekonomi dipastikan tetap berada di dalam negeri,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan proyek-proyek tersebut berjalan paralel guna mempercepat realisasi investasi sekaligus mendorong efek berganda terhadap sektor lain, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing industri nasional.
Langkah ini menegaskan arah kebijakan ekonomi pemerintah yang semakin tegas: Indonesia tidak ingin lagi menjadi sekadar pemasok bahan mentah bagi negara lain. Kedaulatan ekonomi, menurut Presiden, hanya dapat dicapai jika kekayaan nasional dikelola secara mandiri dan hasilnya kembali untuk kepentingan rakyat.
Dengan kombinasi tekanan terhadap pelaku usaha dan percepatan hilirisasi, pemerintah kini tengah membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berorientasi pada kepentingan domestik. Namun, efektivitas langkah ini dalam menahan arus modal keluar masih akan diuji oleh waktu.(*/TRN)
Komentar0