Tinta Rakyat Nusantara.Com, Pontianak — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas OSO Pontianak melalui Kabinet Leimena Muda sukses menggelar dialog publik bertajuk Dialektika Demokrasi pada Sabtu (18/4/2026) di ruang rapat kampus. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi terbuka bagi mahasiswa dan masyarakat untuk mengkaji dinamika kebijakan pemerintahan yang telah berjalan lebih dari satu tahun.
Mengusung tema “Lebih dari Satu Tahun Pemerintahan Baru: Menguji Kebijakan, Mengawal Demokrasi”, forum ini membedah berbagai program strategis pemerintah seperti Koperasi Merah Putih, SPPI, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap lembaga demokrasi seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Acara dibuka oleh Rektor Universitas OSO Pontianak, Dr. Yarlina Yacoub, S.E., M.Si, didampingi Ketua Panitia Zanu Prayoga serta Presiden Mahasiswa Irvan Surya.
Empat narasumber dari latar belakang berbeda hadir memberikan pandangan komprehensif:
Akademisi hukum tata negara, M. Fadhly Akbar, menekankan pentingnya landasan konstitusional dalam setiap kebijakan publik. Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang menyentuh hajat hidup masyarakat harus dapat diuji secara hukum.
Anggota DPRD Kalbar, Suyanto Tanjung, mengulas fungsi pengawasan legislatif serta tantangan yang dihadapi dalam memastikan aspirasi rakyat tetap terakomodasi.
Ketua KPU Kalbar, Muhammad Syarifuddin Budi, menyoroti pentingnya partisipasi publik, khususnya generasi muda, dalam menjaga kualitas demokrasi.
Ketua Bawaslu Kalbar, Mursyid Hidayat, menegaskan pentingnya menjaga integritas pemilu serta ruang sipil di tengah transisi pemerintahan pasca Pemilu 2024.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan kritis dari peserta. Isu yang mengemuka antara lain efisiensi anggaran lembaga pemilu, efektivitas pengawasan DPRD, hingga kondisi demokrasi dan kebebasan sipil di Kalimantan Barat.
Presiden Mahasiswa Irvan Surya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen mahasiswa dalam menjaga demokrasi.
“Demokrasi sedang diuji — dan kami memilih untuk hadir dan bersikap. Dialektika Demokrasi bukan sekadar seminar, tetapi ruang pembuktian bahwa mahasiswa adalah penjaga demokrasi, bukan penonton,” tegasnya.
Dialog ini diharapkan menjadi pemantik kesadaran publik untuk terus mengawal kebijakan pemerintah serta memperkuat peran masyarakat dalam kehidupan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.
(Dwi-Red).
Komentar0