Tinta Rakyat Nusantara.Com, Jakarta — Eskalasi konflik geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat di kawasan Asia Barat memicu kekhawatiran global terkait potensi krisis energi. Situasi ini juga dinilai dapat memberikan dampak serius terhadap perekonomian Indonesia apabila pasokan minyak dunia terganggu.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi XII sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Cornelis, di Jakarta, Jumat (6/3/2026). Ia mengingatkan bahwa kemungkinan blokade jalur logistik energi dunia di kawasan konflik dapat langsung memengaruhi rantai pasok energi nasional.
“Kalau perang berlanjut, pasokan minyak dunia pasti terhambat. Apalagi jika Iran sampai benar-benar memblokir Selat Hormuz, dampaknya untuk Indonesia akan sangat signifikan,” ujar Cornelis.
Selat Hormuz dikenal sebagai jalur arteri energi global. Setiap harinya sekitar 20 juta barel minyak melintasi selat tersebut, atau lebih dari 20 persen konsumsi minyak dunia. Gangguan di jalur ini diperkirakan akan memicu lonjakan harga minyak mentah di pasar global.
Berdasarkan data pasar energi global pada awal Maret 2026, harga minyak mentah acuan Brent Crude Oil sempat melonjak hingga melampaui kisaran US$80–82 per barel akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan tersebut.
Cornelis menilai, kondisi tersebut berpotensi menyulitkan negara-negara pengimpor bahan bakar minyak (BBM), termasuk Indonesia yang masih memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap impor energi.
Ia juga menyoroti kerentanan struktural sektor energi nasional, khususnya di sektor hulu migas yang sebagian besar infrastrukturnya telah menua.
“Kita terancam kekurangan pasokan BBM. Persediaan minyak dari sumur-sumur kita di dalam negeri mayoritas sudah tua, sehingga hasil produksinya secara alami menurun dan tidak lagi bisa mencukupi tingginya kebutuhan domestik,” jelasnya.
Jika gangguan pasokan energi terjadi, Cornelis memperingatkan dampaknya akan menjalar luas ke berbagai sektor ekonomi nasional.
“Dampaknya langsung terasa pada ekonomi kita secara menyeluruh. Ini mencakup sektor strategis seperti perkebunan, pertambangan, hingga operasional angkutan umum baik darat, laut maupun udara,” tambahnya.
Melihat tingginya risiko tersebut, Cornelis menilai langkah pemerintah dalam mendorong kemandirian energi merupakan kebijakan yang tepat. Ia menyebut visi swasembada energi yang dicanangkan Presiden melalui program Asta Cita menjadi semakin relevan di tengah dinamika geopolitik global.
“Artinya, agenda swasembada energi yang dicanangkan Presiden sangat mendesak untuk direalisasikan. Ini termasuk percepatan pengembangan energi listrik agar ketergantungan terhadap BBM bisa berkurang,” tegasnya.
Saat ini pemerintah terus mempercepat transisi energi menuju kemandirian nasional melalui berbagai kebijakan, di antaranya optimalisasi energi baru terbarukan (EBT), penerapan mandatori bahan bakar nabati seperti biodiesel dan bioetanol, serta pembangunan ekosistem kelistrikan nasional guna memperkuat ketahanan energi dan melindungi ekonomi domestik dari guncangan global. (*/TRN)
Komentar0