Tinta Rakyat Nusantara.Com, Pontianak - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melalui Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kalimantan Barat terus berupaya meningkatkan keamanan dan kelancaran arus kendaraan, baik di wilayah perkotaan maupun jalur distribusi utama.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengikuti rapat evaluasi implementasi aturan operasional kendaraan angkutan berat roda enam ke atas yang digelar di Ruang Rapat Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (20/2/2026). Rapat ini membahas efektivitas berbagai regulasi daerah yang selama ini menjadi dasar pengaturan lalu lintas kendaraan logistik.
Beberapa aturan yang dikaji antara lain Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 48 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 50 Tahun 2019, serta Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor 551/3122/DISHUB/2022.
Pertemuan lintas sektoral tersebut dihadiri Dirlantas Polda Kalbar Kombes Pol Valen Asmoro didampingi Kasat PJR AKBP Ardiansyah, bersama perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalbar, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Dinas Perhubungan Kota Pontianak, serta organisasi transportasi seperti Organda dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo).
Soroti Jalur Vital Distribusi
Salah satu fokus pembahasan adalah pengaturan lalu lintas di ruas jalan Desa Kapur menuju Tanjung Raya II. Koridor ini dikenal sebagai jalur vital distribusi logistik karena menjadi akses utama kendaraan pengangkut barang dari kawasan pelabuhan dan pergudangan menuju wilayah kota.
Tingginya intensitas kendaraan berat di jalur tersebut kerap menimbulkan kepadatan lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan. Di sisi lain, masyarakat setempat juga memanfaatkan ruas jalan tersebut untuk aktivitas sehari-hari, sehingga diperlukan penyesuaian manajemen dan rekayasa lalu lintas agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan pengguna jalan.
Dirlantas Polda Kalbar menegaskan evaluasi ini bertujuan menyelaraskan regulasi dengan kondisi nyata di lapangan. Dalam praktiknya, masih ditemukan pelanggaran jam operasional serta rute kendaraan berat yang tidak sesuai ketentuan.
Kepolisian menilai pengawasan tidak cukup hanya dengan penindakan hukum. Pendekatan preventif dan edukatif juga perlu diutamakan agar para pengemudi memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan.
Pertimbangkan Pengaturan Ulang Jam dan Rute
Peninjauan juga mencakup kemungkinan pengaturan ulang jam melintas kendaraan logistik guna mengurangi kemacetan pada jam sibuk. Selain itu, pembatasan rute tertentu dipertimbangkan agar kendaraan berat tidak memasuki kawasan permukiman padat atau pusat aktivitas warga.
Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Bambang Suharyono menjelaskan bahwa kolaborasi lintas sektoral merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban lalu lintas (kamseltibcarlantas).
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat sangat bergantung pada kelancaran distribusi barang. Namun demikian, kelancaran logistik harus tetap mengutamakan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.
Polda Kalbar berkomitmen menekan angka pelanggaran melalui sosialisasi dan pengawasan rutin. Meski demikian, tindakan tegas tetap akan dilakukan terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Mendukung Mobilitas Ekonomi dan Keselamatan
Evaluasi operasional kendaraan berat ini diharapkan melahirkan kebijakan yang seimbang antara kepentingan ekonomi dan keselamatan transportasi. Angkutan logistik memang menjadi tulang punggung pergerakan barang, tetapi pengguna jalan lain juga berhak mendapatkan rasa aman.
Melalui koordinasi berkelanjutan antara kepolisian, pemerintah daerah, dan pelaku usaha transportasi, sistem transportasi yang tertib, aman, dan efisien di wilayah Kalimantan Barat diharapkan dapat terwujud.
Kesadaran bersama antara aparat, pengusaha, dan pengemudi menjadi kunci utama. Jika aturan dipatuhi, kemacetan dapat ditekan, risiko kecelakaan berkurang, dan aktivitas masyarakat dapat berlangsung lebih nyaman.
(*/Dwi-Red).
Komentar0