Tinta Rakyat Nusantara.Com, Aceh Timur — Pelaksanaan proyek sumur bor yang bersumber dari anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Kabupaten Aceh Timur menuai sorotan. Tim investigasi media yang tergabung dalam Aliansi Pers Kawal Rehab Rekon Pasca Banjir Aceh menemukan sejumlah dugaan kejanggalan di lapangan.
Beberapa temuan yang mencuat antara lain dugaan tidak digunakannya metode geolistrik dalam penentuan titik pengeboran, tidak dicantumkannya nilai kontrak pada papan informasi proyek, hingga adanya lokasi yang disebut tidak memasang papan informasi sama sekali.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran. Selain berpotensi menimbulkan persoalan transparansi anggaran, pelaksanaan tanpa metode teknis yang memadai juga dikhawatirkan berdampak pada efektivitas bantuan bagi masyarakat terdampak banjir.
Salah satu titik proyek berada di Gampong Seuneubok Saboh, Kecamatan Pante Bidari. Keuchik setempat, Baktiar, menyebut pengeboran dilakukan di area meunasah gampong dengan kedalaman tidak mencapai 100 meter.
“Kedalamannya tidak sampai 100 meter, tetapi sudah ada sumber air dan debitnya cukup kuat,” ujarnya saat ditemui, Senin (23/02).
Namun, ia mengaku tidak mengetahui adanya survei pendeteksian potensi air menggunakan metode geolistrik sebelum pengeboran dilakukan. Ia juga menyebut nilai anggaran proyek tidak tercantum pada papan informasi.
Hal serupa disampaikan Keuchik Buket Bata, Sulaiman. Di desanya dibangun dua unit sumur bor dari BNPB, namun baru satu yang telah dikerjakan.
“Setahu saya juga tidak ada digunakan geolistrik saat dikerjakan. Berbeda dengan sumur bor di kompleks masjid yang dikerjakan mahasiswa dari Padang, sebelum dibor mereka lebih dulu menggunakan metode geolistrik,” kata Sulaiman.
Tim investigasi berharap pihak terkait segera memberikan klarifikasi guna memastikan proyek dilaksanakan sesuai prosedur teknis dan prinsip transparansi anggaran, terlebih proyek tersebut merupakan bagian dari penanganan pascabencana.
Sementara itu, Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) BNPB, Rudi, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa pihaknya masih menyusun petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan sumur bor tersebut. Ia menjelaskan proyek dilaksanakan dalam masa tanggap darurat atas permintaan kepala daerah untuk memenuhi kebutuhan sanitasi korban banjir yang tinggal di tenda maupun hunian sementara.
“Saat ini kami sedang menyusun juknis. Pada masa tanggap darurat, ada permintaan dari kepala daerah terkait kebutuhan sanitasi korban banjir, sehingga sumur bor tetap kami kerjakan melalui vendor lokal,” ujar Rudi saat dihubungi dalam perjalanan menuju Aceh Tengah.
Terkait nilai kontrak, ia menyebut anggaran bervariasi tergantung klasifikasi pekerjaan, termasuk kedalaman dan kondisi tanah di lokasi.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, di Kabupaten Aceh Timur BNPB membangun lebih dari 100 unit sumur bor yang tersebar di sejumlah titik wilayah terdampak banjir.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan dari pihak rekanan pelaksana proyek terkait metode teknis pengeboran maupun rincian nilai kontrak pekerjaan tersebut.
(Zainal/Tim)
Editor:Red
Komentar0