Tinta Rakyat Nusantara.Com, Melawi — Proyek peningkatan Jalan Sp. Nasional–Poring Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, menuai sorotan dari berbagai pihak. Proyek yang dibiayai melalui Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2024 tersebut diduga bermasalah, baik dari sisi kualitas pekerjaan maupun potensi mark up anggaran.
Pekerjaan peningkatan jalan ini berada di bawah kewenangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, dengan nilai anggaran mencapai Rp14.4 miliar. Program IJD sendiri bertujuan meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga ke pelosok.
Namun, realisasi proyek Jalan Sp. Nasional–Poring dinilai tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang digelontorkan. Dengan nilai kontrak mencapai sekitar Rp14,4 miliar, proyek tersebut hanya menangani ruas jalan sepanjang kurang lebih 3 kilometer.
Hasil pantauan tim investigasi gabungan awak media dan LSM di lokasi pada Minggu (11/01/2026) menunjukkan kondisi jalan yang baru selesai dikerjakan pada Desember 2024 itu sudah mulai bergelombang.
Salah seorang warga setempat, Sunyoto (60), mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kualitas konstruksi jalan tersebut.
“Jalan ini selesai dikerjakan Desember 2024 lalu, bang. Tapi aspalnya terlihat tipis. Kalau saya perhatikan, ketebalannya sekitar tiga sentimeter saja,” ujarnya.
Hal senada disampaikan warga lainnya yang enggan disebutkan namanya. Ia menyebutkan bahwa sebelum proyek IJD dikerjakan, ruas jalan tersebut sebenarnya sudah berupa jalan beton.
“Sebelumnya sudah jalan beton semen. Jadi proyek ini hanya melapisi beton yang sudah ada dengan aspal, bukan membangun jalan baru,” katanya.
Menurutnya, hasil pekerjaan di lapangan tidak mencerminkan proyek dengan nilai belasan miliar rupiah.
“Kalau melihat ketebalan aspalnya, patut diduga pekerjaan ini tidak sesuai spesifikasi teknis atau standar Bina Marga,” tambahnya.
Desakan Audit dan Pemeriksaan Hukum
Atas kondisi tersebut, elemen masyarakat Melawi mendesak adanya audit teknis dan keuangan secara menyeluruh terhadap proyek peningkatan Jalan Sp. Nasional–Poring. Audit dinilai penting untuk memastikan kesesuaian antara nilai anggaran, volume pekerjaan, serta material yang digunakan, sekaligus mencegah potensi penyimpangan anggaran dan penurunan mutu konstruksi.
Ketua Tim Investigasi Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Indonesia DPD Kalimantan Barat, Ibrahim, menegaskan proyek tersebut layak diaudit secara menyeluruh.
“Proyek peningkatan Jalan Sp. Nasional–Poring di Desa Tanjungsari, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dengan nilai belasan miliar rupiah ini patut dicurigai lebih menguntungkan oknum tertentu daripada masyarakat sebagai penerima manfaat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kemungkinan adanya praktik “bancakan anggaran” oleh pihak-pihak yang memanfaatkan proyek bernilai besar tersebut.
Sementara itu, Tim Investigasi TINDAK Indonesia, Faisal, S.H., berharap aparat penegak hukum segera turun tangan.
“Kami berharap Aparat Penegak Hukum segera melakukan penelusuran dan mengusut proyek peningkatan Jalan Sp. Nasional–Poring dari Program IJD 2024 ini. Kuat dugaan proyek ini menjadi ajang kolaborasi kongkalikong jahat para oknum untuk meraih keuntungan pribadi dan memperkaya diri,” ujarnya.
(Tim Liputan).
Komentar0