Tinta Rakyat Nusantara.Com, SAMBAS - Proyek pembangunan Waterfront di kawasan Keraton Kesultanan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, menjadi potret buram pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. Proyek yang semula digadang-gadang sebagai solusi penahan abrasi sekaligus penataan kawasan sejarah, justru kini terbengkalai dan memantik keresahan masyarakat.
Alih-alih memperindah kawasan dan melindungi pesisir dari ancaman abrasi, kondisi proyek saat ini dinilai justru menimbulkan pemandangan yang tidak sedap dipandang serta menyisakan berbagai kejanggalan teknis di lapangan.
Ibrahim (56), warga Kabupaten Sambas, menilai proyek tersebut tidak kunjung diselesaikan dan terkesan mangkrak selama bertahun-tahun.
“Proyek itu bukan lagi sekadar persoalan daerah, tapi sudah menjadi persoalan nasional,” ujar Ibrahim.
Menurutnya, keberadaan proyek Waterfront di kawasan strategis perbatasan Indonesia–Malaysia membuat dampaknya meluas hingga menyentuh citra dan wibawa Indonesia di tingkat nasional bahkan internasional.
Ibrahim menegaskan, mangkraknya pembangunan tersebut berpotensi melemahkan fungsi utama Waterfront sebagai penahan abrasi. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, justru dikhawatirkan membahayakan kawasan pesisir, khususnya di sekitar Keraton Kesultanan Sambas.
Selain itu, terhentinya pekerjaan di tengah jalan dinilai mencerminkan lemahnya tanggung jawab pelaksana proyek serta memperkuat dugaan bahwa pembangunan tidak dikerjakan secara profesional.
“Ketika proyek strategis di wilayah perbatasan mangkrak, yang dipertanyakan bukan hanya kinerja pemerintah daerah, tetapi juga wibawa negara,” tegasnya.
Ibrahim juga menyoroti komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang sebelumnya menyatakan pembangunan Waterfront Sambas akan dilanjutkan dengan target rampung pada 2027. Namun, memasuki awal 2026, minimnya informasi mengenai progres proyek justru memperlebar jarak antara janji dan realisasi.
Ketidakjelasan tersebut dinilai berisiko menggerus kepercayaan publik serta memperkuat kesan lemahnya tata kelola proyek strategis di kawasan perbatasan. Padahal, di banyak negara, kawasan waterfront perbatasan justru dikembangkan sebagai ikon nasional, pusat pariwisata, magnet investasi, dan simbol keberhasilan penataan ruang publik.
“Ketika proyek ini berlarut-larut, pesan yang terbaca ke luar negeri sederhana namun berbahaya: Indonesia lamban menuntaskan komitmennya,” ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjut Ibrahim, berpotensi melemahkan posisi Indonesia dalam persaingan kawasan, khususnya dalam pengembangan pariwisata lintas batas, peningkatan investasi regional, serta penguatan diplomasi budaya berbasis sungai yang menjadi karakter khas Kalimantan Barat.
“Ini bukan semata soal bangunan fisik. Ini soal kepercayaan—baik kepercayaan investor, wisatawan, maupun negara lain terhadap keseriusan Indonesia membangun wilayah perbatasan,” katanya.
Atas kondisi tersebut, masyarakat Kabupaten Sambas mendesak pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah agar menempatkan pembangunan Waterfront Sambas sebagai prioritas strategis nasional.
Ibrahim juga mengajak seluruh masyarakat sipil untuk ikut mengawal isu ini agar tidak tenggelam dan berhenti sebatas wacana.
“Di wilayah perbatasan, setiap keterlambatan adalah pesan yang terbaca ke dunia. Kami tidak ingin janji terus diulang. Yang dibutuhkan masyarakat adalah bukti nyata,” pungkasnya.
(Tim Liputan/ Editor:Red).
Komentar0