Tinta Rakyat Nusantara.Com, Jakarta – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, mengungkapkan sejumlah temuan awal terkait kondisi internal Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah pihaknya menerima berbagai masukan dari publik. Menurut Jimly, masalah yang dihadapi Polri sangat kompleks dan membutuhkan solusi mendasar untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Komisi Percepatan Reformasi Polri mulai melakukan pemetaan awal setelah membuka ruang partisipasi publik sejak pembentukannya oleh Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, kata Jimly, komisi sedang berada pada tahap “belanja masalah” guna mengidentifikasi akar persoalan dalam tata kelola institusi kepolisian.
“Jadi sekarang kita masih belanja masalah, jadi kalau ditanya masalah, ya banyak banget,” ujar Jimly kepada awak media, Kamis (13/11/2025).
Jimly menegaskan, masukan dari masyarakat menjadi elemen penting untuk membangun Polri yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional. Salah satu masukan yang dianggap krusial datang dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang dipimpin Sinta Nuriah.
Intervensi Politik dan Bisnis Jadi Ancaman Serius
Selain problem internal, Jimly menyebut Polri juga menghadapi tantangan dari luar institusi. Intervensi politik dan kepentingan bisnis disebutnya sebagai faktor yang dapat melemahkan objektivitas dan profesionalitas aparat.
“Bagaimana mengamankan polisi dari intervensi politik dan bisnis dari luar,” ujar Jimly.
“Jangan sampai dirasuki oleh pengaruh intervensi politik dan bisnis praktis itu,” tambahnya.
Kesenjangan Kinerja dan Kepercayaan Publik
Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Otto Hasibuan, menyoroti masih adanya kesenjangan antara kinerja Polri dengan persepsi publik. Walaupun Polri telah menjalankan berbagai tugas besar, masih banyak masyarakat yang menaruh keraguan terhadap institusi tersebut.
“Saya melihat hampir tidak ada lagi yang tidak dijalankan oleh polisi. Tetapi pertanyaannya, kenapa sampai sekarang rakyat belum percaya sepenuhnya kepada polisi,” ujar Otto.
“Inilah titik simpul yang mau kita cari.”
Agenda Kerja Komisi Tiga Bulan ke Depan
Jimly menjelaskan bahwa komisi telah menyusun agenda kerja selama tiga bulan ke depan. Bulan pertama difokuskan pada pengumpulan masalah, bulan kedua pada perumusan pilihan kebijakan, dan bulan ketiga pada penyusunan policy report untuk disampaikan kepada Presiden.
“Bulan pertama kita belanja masalah dulu, bulan kedua kami merumuskan pilihan-pilihan kebijakan, dan bulan ketiga baru kita susun policy report untuk dilaporkan kepada Bapak Presiden,” tutup Jimly.
(Arman/Editor:Red).
Komentar0