Tinta Rakyat Nusantara.Com, Langkat – Seluruh nelayan kecil yang tergabung dalam Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya dalam pelaksanaan program Astacita yang menekankan pada penguatan pertahanan, swasembada pangan, dan pemberantasan kemiskinan.
Namun di sisi lain, para nelayan juga menyoroti maraknya praktik penangkapan ikan menggunakan pukat trawl dan gerandong di wilayah perairan Kabupaten Langkat yang dinilai telah merugikan nelayan tradisional.
Ketua PNTI Kabupaten Langkat, Ade Saragih, menegaskan bahwa pihaknya sangat berharap adanya penegakan hukum yang tegas dari aparat keamanan dan instansi terkait, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).
“Kami sangat mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam program Astacita, tetapi kami juga berharap aparat penegak hukum dapat bertindak tegas terhadap pelanggaran penggunaan pukat trawl sesuai Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023,” ujar Ade Saragih.
Peraturan tersebut, lanjutnya, mengatur tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Menurut Ade, implementasi aturan ini penting agar sumber daya laut tetap lestari dan nelayan kecil tidak tersingkir oleh praktik ilegal yang merusak.
“Maraknya penggunaan pukat trawl dan gerandong di perairan Langkat sudah sangat memprihatinkan. Akibatnya, hasil tangkapan ikan menurun drastis karena rusaknya ekosistem laut dan persaingan yang tidak sehat. Ini bisa menimbulkan konflik antar nelayan,” tegasnya.
Selain penegakan hukum, PNTI Langkat juga berharap pemerintah dapat memberikan pembinaan dan bantuan langsung bagi nelayan tradisional, seperti alat tangkap ramah lingkungan serta asuransi jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Ade Saragih menambahkan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap nelayan kecil akan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi di sektor kelautan.
“Kami berharap Pemerintah Pusat dan Daerah bisa mendengar suara kami. Permasalahan nelayan tradisional harus diselesaikan tanpa konflik, dengan solusi yang adil dan berpihak kepada rakyat kecil,” pungkasnya.
(Tim Liputan–Sumatera Utara).
Editor: Red.
Komentar0