Tinta Rakyat Nusantara.Com, PONTIANAK – Polda Kalimantan Barat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) mengungkap 25 kasus tindak pidana pertambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hukum Polda Kalbar. Pengungkapan tersebut merupakan hasil penindakan yang dilaksanakan selama periode 19 Oktober hingga 1 November 2026.
Hasil pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Lobi Ditreskrimsus Polda Kalbar, Selasa (10/11). Kegiatan dipimpin Dirreskrimsus Polda Kalbar Kombes Pol. Burhanuddin, S.I.K., S.H., M.H., didampingi Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol. Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., serta Kasubdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalbar.
Dalam keterangannya, Dirreskrimsus Polda Kalbar menjelaskan bahwa dari total 25 kasus yang berhasil diungkap, sebanyak 7 kasus ditangani Ditreskrimsus Polda Kalbar dengan 7 orang tersangka, sedangkan 18 kasus lainnya diungkap oleh Polres jajaran dengan 34 orang tersangka. Dengan demikian, total pengungkapan tersebut melibatkan 41 orang tersangka di wilayah hukum Polda Kalbar.
Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa emas dengan total berat 435,9 gram, uang tunai sebesar Rp424.299.000, serta berbagai peralatan yang digunakan untuk mendukung aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI). Seluruh barang bukti tersebut diamankan untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.
Dari hasil penyelidikan, diketahui aktivitas pertambangan emas ilegal dilakukan dengan dua metode, yakni secara tradisional menggunakan tenaga manusia dan peralatan sederhana, serta menggunakan alat berat berupa excavator untuk menggali, membongkar, memindahkan, dan mengumpulkan material tambang yang diduga mengandung emas, sehingga dapat merusak lingkungan.
Selain aktivitas penambangan, petugas juga menemukan modus distribusi dan penjualan hasil tambang ilegal. Emas hasil penambangan dibawa kepada pengepul dalam bentuk butiran maupun lempengan. Sementara itu, terdapat pula tersangka yang membeli emas dari para penambang tanpa izin melalui toko kelontong miliknya, kemudian melakukan pengolahan dengan cara dicor atau dibakar sebelum dijual kembali.
Kabid Humas Polda Kalbar menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polda Kalbar bersama Polres jajaran dalam menindak aktivitas pertambangan tanpa izin serta memutus rantai distribusi dan penjualan hasil tambang ilegal.
“Penindakan terhadap aktivitas PETI tidak hanya menyasar para pelaku penambangan, tetapi juga pihak-pihak yang menampung, mengangkut, mengolah, maupun menjual hasil tambang yang tidak memiliki izin. Kami mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal karena selain melanggar hukum, kegiatan tersebut juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan,” tegasnya.
Terhadap para pelaku penambangan tanpa izin, penyidik menerapkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Sementara itu, pelaku penampungan, pengangkutan, pengolahan, dan penjualan hasil tambang ilegal disangkakan Pasal 161 dalam undang-undang yang sama.
Kedua pasal tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama lima tahun serta pidana denda paling banyak kategori IV, yakni Rp200 juta, sesuai ketentuan yang berlaku. Polda Kalbar menegaskan akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap praktik PETI guna menjaga kelestarian lingkungan serta menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. (TRN/Red)
Komentar0