Tinta Rakyat Nusantara.Com, ACEH TIMUR – Dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pengeboran sumur minyak tanpa izin di Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur, menuai protes keras dari kalangan petani. Limbah cair yang diduga berasal dari aktivitas pengeboran tersebut dilaporkan mengalir ke saluran irigasi persawahan dan berdampak pada belasan hektare lahan pertanian warga.
Akibatnya, sejumlah tanaman padi dilaporkan mengalami kerusakan, mulai dari pertumbuhan tidak normal, layu hingga mengering dan mati. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran petani karena sawah yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka terancam mengalami gagal panen.
Pantauan media di lokasi, Jumat (7/11/2026), memperlihatkan lapisan menyerupai minyak mengambang di permukaan air saluran persawahan. Aroma tidak sedap juga tercium di sekitar lokasi. Sementara itu, tanah di sejumlah titik tampak dipenuhi bekas aliran cairan yang diduga merupakan limbah pengeboran.
Seorang petani pemilik sawah yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku telah berulang kali menyampaikan keberatan kepada pihak pengelola sumur maupun kepala desa. Namun, menurut pengakuannya, hingga kini belum terlihat perubahan berarti.
"Sudah beberapa kali saya sampaikan, jangan buang limbah di sini, nanti padi mati. Lihat sendiri, berapa hektare yang sudah rusak. Minyaknya mengambang di air," ungkapnya kepada media di pinggir persawahan.
Keluhan serupa disampaikan warga lainnya berinisial TL. Ia mengatakan tanaman padi miliknya tumbuh tidak normal karena air yang mengalir ke area persawahan diduga telah tercemar limbah minyak.
"Sudah beberapa kali terjadi," keluhnya.
Persoalan ini semakin menjadi perhatian warga setelah tim dari Polres Aceh Timur dilaporkan telah mendatangi lokasi. Namun, hingga berita ini diterbitkan, warga mengaku belum memperoleh penjelasan mengenai hasil pemeriksaan maupun langkah penanganan lebih lanjut.
Petani pun mendesak Kapolres Aceh Timur agar memberikan perhatian serius terhadap dugaan aktivitas pengeboran minyak tanpa izin dan pencemaran lingkungan tersebut.
"Kami meminta Pak Kapolres bertindak. Ini sumur ilegal dan merusak mata pencaharian kami. Harus ada tanggung jawab," tegas seorang warga.
Warga berharap aparat penegak hukum tidak hanya melakukan peninjauan, tetapi juga menelusuri asal-usul limbah, pihak yang bertanggung jawab, serta legalitas aktivitas pengeboran minyak tersebut.
Selain penegakan hukum, petani juga menuntut adanya pemeriksaan kualitas air dan tanah, pendataan lahan terdampak, serta pemulihan lingkungan dan ganti kerugian apabila pencemaran terbukti menyebabkan kerusakan tanaman maupun kerugian ekonomi.
Aktivitas eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi tanpa izin serta pembuangan limbah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana.
Dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, ketentuan Pasal 52 mengatur ancaman pidana bagi pihak yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama. Sementara Pasal 55 mengatur tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.
Adapun dugaan pencemaran lingkungan dapat ditelusuri berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah, termasuk ketentuan Pasal 98 dan Pasal 100, dengan penerapan pasal bergantung pada hasil pemeriksaan dan unsur pelanggaran yang terbukti.
Apabila terbukti memenuhi unsur pidana, pelaku juga dapat diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan serta bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kasus ini tidak semestinya berhenti pada persoalan keluhan warga. Dugaan pencemaran yang berdampak terhadap lahan pertanian membutuhkan penyelidikan menyeluruh, termasuk pengujian laboratorium terhadap sampel air dan tanah untuk memastikan jenis serta tingkat pencemarannya.
Aparat penegak hukum dan instansi lingkungan hidup juga perlu menelusuri siapa pemilik atau pengelola sumur, bagaimana limbah dibuang, serta apakah terdapat sistem pengelolaan limbah yang sesuai ketentuan.
Sebab, bagi petani, kerusakan belasan hektare tanaman padi bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan menyangkut hilangnya sumber penghasilan dan keberlangsungan ekonomi keluarga.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak pengelola sumur maupun instansi terkait mengenai dugaan pencemaran tersebut. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak yang disebut maupun berkepentingan dalam pemberitaan ini.
(Zainal/Tim TRN)
Komentar0