Tinta Rakyat Nusantara.Com, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat H.Ria Norsan bersama Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan menemui mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (23/10/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung melalui dialog terbuka yang memberi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan masukan secara langsung kepada pimpinan daerah. Aksi berakhir menjelang waktu Maghrib dalam suasana yang dilaporkan kondusif dan damai.
Kehadiran kedua pimpinan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat itu menjadi bagian dari upaya merespons aspirasi mahasiswa di tengah berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Dalam dialog tersebut, mahasiswa turut mempertanyakan ketidakhadiran gubernur pada kesempatan sebelumnya. Pertanyaan itu menjadi salah satu bagian dari dinamika komunikasi antara mahasiswa dan pemerintah daerah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan bahwa pada Rabu (21/10/2026), Gubernur Ria Norsan memimpin rapat bersama sejumlah profesor, pakar gambut, dan akademisi untuk membahas langkah mitigasi serta pemulihan pascakebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pada hari yang sama, gubernur juga menggelar pertemuan dengan jajaran PT Pertamina dan PLN guna membahas sejumlah persoalan yang dirasakan masyarakat, termasuk kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan pemadaman listrik bergilir.
Selanjutnya, pada Kamis (22/10/2026), Ria Norsan memenuhi undangan ke Jakarta untuk menerima penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026. Kalimantan Barat disebut meraih penghargaan terbaik di wilayah Kalimantan.
Agenda-agenda tersebut, menurut penjelasan pemerintah provinsi, merupakan bagian dari upaya mencari solusi terhadap berbagai persoalan daerah serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pertemuan di depan Kantor DPRD Kalbar, Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan didampingi perwakilan DPRD, Sekretaris Daerah, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dialog berlangsung dinamis. Mahasiswa menyampaikan pandangan dan tuntutan, sementara pihak pemerintah memberikan tanggapan atas sejumlah persoalan yang dibicarakan.
Rangkaian aksi berakhir setelah azan Maghrib berkumandang. Situasi di lokasi dilaporkan tetap kondusif tanpa adanya gangguan berarti.
Pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi antara mahasiswa dan pemerintah daerah. Namun, keterbukaan dialog juga perlu diikuti dengan tindak lanjut yang jelas agar aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebatas pertemuan.
Masyarakat tentu berharap setiap persoalan yang disuarakan, baik terkait lingkungan, ketersediaan BBM, kelistrikan maupun isu-isu daerah lainnya, mendapat perhatian serius dan penanganan yang terukur dari pihak terkait. (Tim-Red)
Komentar0