Tinta Rakyat Nusantara.Com, PONTIANAK — Proses seleksi pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Barat periode 2025–2030 kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, salah satu pimpinan BAZNAS Kalbar berinisial AR diduga menggunakan ijazah S1 yang keabsahannya dipertanyakan saat mengikuti proses seleksi.
Sorotan tidak hanya tertuju kepada AR, tetapi juga mengarah pada proses verifikasi administrasi yang dilakukan Tim Seleksi (Timsel) yang dibentuk dengan dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Publik mempertanyakan bagaimana dokumen pendidikan AR dapat dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila kemudian ditemukan informasi yang menunjukkan adanya dugaan ketidaksesuaian pada ijazah tersebut.
Sejumlah pertanyaan pun muncul, apakah persoalan tersebut terjadi karena kelalaian, keterbatasan proses verifikasi, atau terdapat dokumen yang belum diperiksa secara mendalam.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Medya Yanuar Abdullah, mengatakan proses seleksi pada prinsipnya telah dilakukan melalui sejumlah tahapan sesuai ketentuan.
"Ini kan masih dugaan akan tetapi menjadi masukan untuk dilihat kembali. Bagi kami sebenarnya proses sudah berjalan sesuai ketentuan, ada pengumuman, ada verifikasi, tes atau uji dan lain sebagainya. Bahkan ada verifikasi BAZNAS Pusat. Jadi, saya pikir sudah berjalan benar," kata Medya saat diwawancarai, Rabu (31/9/2026).
Namun, menurut Medya, persoalan keabsahan dokumen tetap perlu dilihat berdasarkan tanggung jawab peserta serta proses verifikasi yang dilakukan oleh Timsel.
"Kembali lagi kepada masing-masing peserta dan verifikasi dari timsel. Biasanya ijazah yang diminta ijazah terakhir. Tapi saya pikir timsel sudah lakukan verifikasi dengan melakukan pencocokan keaslian dan copinya dilegalisir," ujarnya.
Medya juga mengarahkan agar persoalan tersebut dikonfirmasi kepada Timsel maupun Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Kalbar, terutama untuk memastikan dokumen yang dilampirkan peserta dalam proses seleksi.
Menurutnya, proses seleksi pimpinan BAZNAS tidak secara khusus mensyaratkan verifikasi faktual lapangan terhadap dokumen pendidikan peserta.
Pemprov Kalbar melalui Bagian Kesra, lanjut Medya, membantu proses pembentukan Timsel serta administrasi hingga penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kalbar setelah proses seleksi selesai dan nama-nama pimpinan terpilih ditetapkan.
"Jadi, untuk kepastiannya bisa ditanyakan lagi ke Timsel atau Kemenag untuk melihat pembuktian dokumennya," katanya.
Medya juga menyampaikan bahwa apabila nantinya terdapat pembuktian yang menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses seleksi, maka status yang bersangkutan dapat ditinjau kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
"Jika terbukti dan jelas penipuan maka bisa dibatalkan dan dikenai sanksi," tegasnya.
Sementara itu, AR yang telah beberapa kali dihubungi untuk dimintai konfirmasi terkait dugaan ketidaksesuaian ijazah tersebut hingga berita ini disusun belum memberikan tanggapan.
TRN membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi AR maupun pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses seleksi.
Diketahui, AR mengikuti proses seleksi calon pimpinan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat periode 2025–2030.
Pemprov Kalbar membentuk Tim Seleksi yang diketuai Prof. Dr. H. Wajidi Sayadi, M.Ag.
Tim tersebut terdiri dari Wakil Ketua Alfian Salam yang saat itu merupakan Asisten III Gubernur Kalbar, Sekretaris H. Mulyadi selaku Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kalbar, serta anggota H. Mahmud, S.Ag selaku Kabag TU Kanwil Kemenag Kalbar dan H. Rohadi, M.Si selaku Kabid Penais Kanwil Kemenag Kalbar.
Dari 35 peserta yang mengikuti seleksi kompetensi, kemudian dipilih 20 nama untuk diusulkan kepada Gubernur Kalimantan Barat.
Selanjutnya, proses berlanjut hingga 10 nama diajukan kepada BAZNAS Pusat. Dari 10 nama tersebut kemudian ditetapkan lima orang sebagai pimpinan BAZNAS Kalbar.
Kelima pimpinan tersebut yakni Ali Rohman, S.Kom., MBA, Dr. H. Hamzah, M.Si, Iswardani, SE.I, Jaki Azmi, S.E., serta Luthfiah, S.Pd.I., M.Pd.I.
Kelima pimpinan BAZNAS Kalbar tersebut kemudian dilantik dan diambil sumpah oleh Gubernur Kalbar Ria Norsan pada Jumat, 9 Januari 2026, berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 400.80.1/2/RO-KESRA tanggal 5 Januari 2026.
Sorotan terhadap AR muncul setelah penelusuran terhadap dokumen pendidikan yang disebut digunakan dalam proses seleksi.
Saat mengikuti seleksi pimpinan BAZNAS Kalbar pada 2025, AR disebut melampirkan ijazah S1 dari STMIK Triguna Utama Tangerang dengan tahun kelulusan 2013.
Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat sejumlah hal yang dipertanyakan. AR disebut mulai tercatat sebagai mahasiswa pada Oktober 2012, sementara ijazah yang dilampirkan mencantumkan kelulusan pada Juli 2013.
Selain itu, terdapat informasi bahwa AR mengajukan pengunduran diri dari STMIK Triguna Utama pada 2017.
Penelusuran terhadap data pendidikan AR kemudian dilakukan melalui sistem Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
Dalam penelusuran tersebut disebutkan tidak ditemukan nomor ijazah AR. Data yang muncul hanya mencantumkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) T12245, program pendidikan Sarjana, Program Studi Teknik Informatika.
Pada kolom nomor ijazah disebutkan kosong, sementara status mahasiswa tercatat "Mengajukan Pengunduran Diri."
Temuan tersebut menjadi dasar munculnya pertanyaan mengenai keabsahan ijazah yang digunakan AR dalam proses seleksi pimpinan BAZNAS Kalbar.
Namun demikian, status dugaan tersebut masih membutuhkan pembuktian dan klarifikasi resmi dari pihak perguruan tinggi, kementerian terkait, Timsel, BAZNAS, maupun AR sendiri.
Publik kini menunggu penjelasan resmi mengenai bagaimana proses verifikasi dokumen pendidikan dilakukan pada tahapan seleksi dan apakah dokumen AR telah diverifikasi secara faktual kepada perguruan tinggi penerbit.
(Tim Liputan-Bersambung).
Komentar0