Tinta Rakyat Nusantara.Com, PONTIANAK — Persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) dan kecukupan anggaran daerah menjadi perhatian Presiden Mahasiswa Universitas OSO, Irvan Surya. Aspirasi tersebut disampaikannya dalam pertemuan di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) bersama sejumlah perwakilan peserta Future Leaders Summit (FLS) 2026.
Dalam pertemuan itu, Irvan menyoroti pentingnya kebijakan fiskal yang adil dan proporsional bagi daerah. Menurutnya, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kontribusi daerah sekaligus kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Sebagai mahasiswa asal Kalimantan Barat, Irvan menilai persoalan DBH tidak hanya menyangkut besaran anggaran yang dialokasikan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Ketika berbicara tentang pembangunan daerah, kita juga harus melihat kemampuan fiskal yang dimiliki daerah untuk menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Karena itu, persoalan Dana Bagi Hasil dan pemenuhan anggaran daerah perlu menjadi perhatian bersama,” ujar Irvan.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menyediakan berbagai layanan publik serta melaksanakan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, dukungan fiskal yang memadai menjadi salah satu faktor penting.
Irvan juga menekankan bahwa kebijakan DBH perlu memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Menurutnya, kontribusi daerah serta kebutuhan pembiayaan pembangunan harus menjadi bagian dari pertimbangan dalam merumuskan kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah.
“Pembangunan harus dirasakan sampai ke daerah. Karena itu, daerah perlu memiliki dukungan fiskal yang memadai agar dapat menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.
Selain persoalan DBH, Irvan menilai komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa perlu terus dibuka agar generasi muda memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan mengenai berbagai persoalan pembangunan.
Ia berpandangan, mahasiswa dapat menjadi bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat daerah ke tingkat nasional, terutama terkait kebijakan yang berdampak terhadap pembangunan, pemerataan anggaran, dan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, penyampaian aspirasi tersebut perlu didukung data dan argumentasi yang kuat, serta dilakukan melalui dialog konstruktif dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Kehadiran Irvan dalam pertemuan di Bakom RI tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan setelah pelaksanaan FLS 2026, yang menjadi puncak program Future Leaders Camp (FLC) 2025 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Melalui forum tersebut, Irvan berharap persoalan keadilan pembagian DBH dan kecukupan anggaran daerah dapat terus menjadi perhatian dalam pembahasan kebijakan nasional.
“Harapannya, aspirasi dari daerah dapat menjadi bagian dari pembahasan kebijakan nasional. Pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana kebijakan anggaran dapat mendukung pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
Aspirasi yang disampaikan Irvan menjadi pengingat pentingnya ruang dialog antara pemerintah dan generasi muda dalam membahas hubungan fiskal pusat dan daerah, dengan tujuan mendorong pembangunan yang lebih merata hingga ke berbagai wilayah Indonesia.
(Dwi/Red).
Komentar0