Tinta Rakyat Nusantara.Com, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya pola kerja sama dan kontrak dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Desakan tersebut disampaikan menyusul laporan meningkatnya jumlah penerima manfaat yang mengalami dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan program MBG. Hingga awal September 2026, angkanya disebut telah mencapai sekitar 51 ribu orang, jauh di atas catatan 2025 yang mencapai 12.658 kasus.
Menurut Mahfud, lonjakan tersebut tidak bisa semata-mata dipandang sebagai persoalan teknis di lapangan. Ia menilai terdapat persoalan yang perlu dievaluasi dalam kapasitas serta pola pengelolaan dapur MBG.
Mahfud bahkan mengusulkan agar pemerintah menghentikan kontrak SPPG yang dinilai tidak mampu memenuhi kapasitas produksi dan standar keamanan pangan.
“Kontraknya harus menyediakan makanan, tetapi kapasitasnya tidak kuat,” kata Mahfud dalam tayangan di kanal YouTube pribadinya.
Ia menyoroti kewajiban satu dapur SPPG yang harus menyediakan makanan bagi sekitar 2.000 anak setiap hari. Menurut Mahfud, beban produksi dalam jumlah besar tersebut harus dibarengi kemampuan pengelolaan makanan yang memadai.
Jika kapasitas pengelola tidak sebanding dengan beban produksi, risiko terhadap kualitas dan keamanan makanan dinilai semakin besar.
Mahfud juga menyarankan pemerintah tidak ragu mengambil konsekuensi finansial apabila kontrak dengan pengelola SPPG harus dihentikan.
Menurutnya, pemerintah dapat mempertimbangkan pembayaran atas proyeksi keuntungan pengelola sebagai konsekuensi penghentian kontrak, apabila hal tersebut diperlukan untuk memperbaiki sistem.
“Pemerintah harus menanggung risiko kerugian daripada masalah terus berulang,” ujarnya.
Dorong Dapur Berbasis Desa
Selain mengevaluasi SPPG, Mahfud menawarkan alternatif pengelolaan MBG dengan melibatkan pemerintahan desa.
Dalam skema tersebut, dapur pengolahan makanan dapat ditempatkan di masing-masing sekolah dengan melibatkan masyarakat dan potensi ekonomi desa.
“Pengelolaan berbasis desa dan dapur di sekolah,” kata Mahfud.
Menurutnya, model tersebut berpotensi membuat pengawasan terhadap makanan lebih dekat sekaligus membuka ruang bagi masyarakat desa untuk terlibat dalam rantai ekonomi program MBG.
Gagasan tersebut menempatkan keamanan pangan sebagai prioritas utama, bukan sekadar mengejar target jumlah penerima manfaat.
Dengan kapasitas dapur yang lebih terukur, pengawasan lebih dekat, serta distribusi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah, risiko makanan bermasalah diharapkan dapat ditekan.
Perlu Evaluasi Menyeluruh
Sorotan terhadap SPPG menjadi tantangan serius bagi pemerintah di tengah terus diperluasnya cakupan program MBG.
Evaluasi, kata Mahfud, semestinya tidak berhenti pada persoalan jumlah makanan yang harus diproduksi. Pemerintah perlu menguji kembali kapasitas dapur, kualitas bahan baku, proses pengolahan, distribusi, sumber daya manusia, hingga penerapan standar keamanan pangan.
Sebab, semakin besar skala program, semakin besar pula konsekuensi apabila sistem pengawasannya tidak ikut diperkuat.
Meningkatnya laporan dugaan keracunan menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan sebelum persoalan berkembang lebih luas.
Target distribusi makanan bergizi memang penting. Namun, keamanan dan keselamatan penerima manfaat harus menjadi batas yang tidak boleh dikorbankan demi mengejar angka cakupan program. (Tim)
Komentar0