Tinta Rakyat Nusantara.Com, BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, SE atau yang akrab disapa Dek Fadh, meminta seluruh pemerintah daerah penerima anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dan bantuan keuangan segera merealisasikan anggaran untuk mempercepat penanganan bencana.
Instruksi tersebut disampaikan Dek Fadh setelah mengikuti Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Selasa (8/9/2026).
Rakor digelar secara hybrid melalui Zoom Meeting dan diikuti Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana bersama sejumlah kementerian terkait. Dari Aceh, Dek Fadh mengikuti rapat dari Ruang Rapat Wakil Gubernur Aceh dengan didampingi Plt. Sekda Aceh Taufik, ST, M.Si., serta Asisten II Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan T. Robby Irza.
Turut hadir Imran, perwakilan Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kementerian Dalam Negeri RI untuk wilayah penanganan pascabencana Aceh.
Rapat tersebut juga diikuti jajaran pemerintah pusat, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
Salah satu agenda utama yang dibahas adalah percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera.
Program tersebut menjadi bagian penting dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, terutama untuk memastikan masyarakat terdampak dapat segera kembali menempati hunian yang layak dan aman.
Usai mengikuti rakor, Dek Fadh menegaskan bahwa anggaran yang telah tersedia harus segera dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat terdampak bencana.
“Saya menginstruksikan kepada penerima anggaran TKD dan bantuan keuangan agar secepat mungkin merealisasikan dana untuk kepentingan penanganan bencana, sesuai perintah Bapak Menteri Dalam Negeri melalui kami,” ujar Dek Fadh.
Menurutnya, percepatan realisasi anggaran diperlukan agar berbagai kebutuhan penanganan pascabencana tidak terhambat persoalan administratif maupun lambannya pelaksanaan di lapangan.
Pemerintah Aceh juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota terdampak untuk memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan terpadu dan tepat sasaran.
Untuk wilayah Aceh, rakor tersebut melibatkan sejumlah kepala daerah terdampak bencana, di antaranya Bupati Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Lues, Pidie, Pidie Jaya, serta Wali Kota Lhokseumawe.
Pemerintah daerah didorong memastikan dukungan anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan untuk mempercepat pemulihan masyarakat, termasuk pembangunan hunian tetap dan kebutuhan dasar lainnya.
Rakor lintas pemerintah ini menjadi langkah untuk memperkuat koordinasi sekaligus memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berjalan lebih cepat, efektif, dan tepat sasaran.
(Zainal/Red).
Komentar0