Tinta Rakyat Nusantara.Com, JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Muh Haris, menyoroti rencana kenaikan anggaran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga/BKKBN) Tahun Anggaran 2027.
Ia meminta kenaikan anggaran tersebut tidak berhenti pada peningkatan pagu, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi penguatan layanan dan manfaat langsung bagi keluarga.
Hal itu disampaikan Muh Haris dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Rapat tersebut membahas RKA-K/L Kemendukbangga/BKKBN TA 2027.
Dalam rapat, pemerintah memaparkan rencana pagu anggaran Kemendukbangga/BKKBN 2027 sebesar Rp4,099 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp432,208 miliar dibandingkan pagu 2026 pasca-ABT sebesar Rp3,667 triliun.
Namun, pagu tersebut masih menunggu penetapan alokasi anggaran definitif oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.
Muh Haris mengatakan, ukuran keberhasilan kenaikan anggaran tidak semata-mata dilihat dari tingkat penyerapan.
“Kenaikan anggaran tentu harus kita lihat bukan hanya dari sisi besarnya pagu, tetapi terutama dari seberapa besar dampaknya terhadap keluarga. Ukurannya bukan semata-mata serapan anggaran, tetapi berapa banyak keluarga yang mendapatkan layanan dan apakah indikator kesejahteraan serta risiko keluarga mengalami perbaikan,” ujar Muh Haris.
Muh Haris turut mencermati komposisi anggaran yang diajukan pemerintah.
Dari total pagu Rp4,099 triliun, sekitar Rp3,0259 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai dan Rp131,5 miliar untuk pemeliharaan/rutin. Dengan demikian, total kedua komponen tersebut mencapai sekitar Rp3,157 triliun.
Di sisi lain, Kemendukbangga/BKKBN memiliki sekitar 20.666 pegawai, dengan 16.562 orang atau sekitar 80,1 persen merupakan Petugas Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
Muh Haris meminta dukungan terhadap tenaga lini lapangan diperkuat sekaligus diikuti indikator produktivitas yang terukur.
“Karena sebagian besar sumber daya manusia berada di lini lapangan, kita ingin memastikan PKB dan PLKB benar-benar mendapatkan dukungan yang memadai. Produktivitas mereka harus dapat diukur dari keluarga yang dibina, kualitas konseling, keberhasilan rujukan, serta perbaikan indikator keluarga,” katanya.
Perhatian juga diarahkan pada program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
Dalam RKA-K/L 2027, pemerintah mengalokasikan Rp350 miliar untuk Alokon serta Rp36,2 miliar untuk penggerakan pelayanan KB, termasuk wilayah khusus, metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), dan KB pascapersalinan.
Total alokasi kedua komponen tersebut mencapai Rp386,2 miliar.
Muh Haris menegaskan, keberhasilan program tidak cukup hanya diukur berdasarkan jumlah alat kontrasepsi yang dibeli.
“Yang harus dipastikan adalah apakah Alokon tersedia di titik layanan, tidak mengalami kekosongan atau kedaluwarsa, serta didukung tenaga terlatih, konseling dan tindak lanjut. Pelayanan KB harus berlangsung secara sukarela, aman, berbasis informasi dan menghormati pilihan serta martabat keluarga,” tegasnya.
Program pencegahan stunting melalui GENTING dan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) juga menjadi perhatian.
Pemerintah mengalokasikan Rp12,2 miliar untuk GENTING dan Rp10 miliar untuk program 1.000 HPK.
Selain itu, program keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga mencakup sejumlah kegiatan, antara lain Tamasya, Sidaya, Gati dan PIK Remaja.
Muh Haris meminta program-program tersebut tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan administratif.
“Keberhasilan program GENTING dan 1.000 HPK harus terlihat pada menurunnya risiko keluarga dan membaiknya kondisi tumbuh kembang anak. Karena itu, pendampingan, pemetaan keluarga berisiko, konvergensi program dan evaluasi harus menjadi bagian penting dari pelaksanaannya,” ujarnya.
DPR Minta Kejelasan MBG untuk Sasaran 3B
Muh Haris juga meminta penjelasan lebih rinci terkait posisi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok sasaran 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui dan baduta.
Dalam materi pemerintah, pembinaan, distribusi dan edukasi MBG bagi sasaran 3B tercantum sebagai salah satu kegiatan prioritas yang mendukung prioritas nasional.
Namun, menurut Muh Haris, alokasi khusus untuk kegiatan tersebut belum terlihat secara tersendiri dalam daftar alokasi strategis yang dipaparkan.
“Kami meminta agar posisi MBG sasaran 3B dijelaskan secara lebih transparan, mulai dari sumber dan nominal anggarannya, siapa sasaran penerimanya, pembagian tugas dengan BGN dan Kementerian Kesehatan, sampai indikator outcome bagi ibu hamil, ibu menyusui dan baduta,” jelasnya.
Menurut dia, kejelasan pembiayaan dan tata kelola dibutuhkan agar program lintas kementerian dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
Penguatan data keluarga juga menjadi sorotan.
Pemerintah mengalokasikan Rp60 miliar untuk SDKI, Rp65 miliar untuk Data Keluarga Indonesia, dan Rp6 miliar untuk Sistem Informasi Bangga Kencana.
Muh Haris mendorong agar pengumpulan data tidak berhenti pada pendataan, melainkan menjadi dasar pengambilan keputusan dan pemberian layanan.
“Data keluarga harus menjadi jalan menuju intervensi, bukan sekadar menjadi daftar baru. Data keluarga yang berisiko harus dapat dipadankan dengan data kependudukan, kesehatan, perlindungan sosial dan pemerintah daerah sehingga keluarga yang membutuhkan segera memperoleh layanan,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya perlindungan data pribadi keluarga dalam proses integrasi dan pemanfaatan data.
Muh Haris turut meminta penjelasan mengenai redistribusi anggaran sebesar Rp88,9 miliar dari Program Bangga Kencana ke Program Dukungan Manajemen.
Dalam dokumen pemerintah, redistribusi tersebut antara lain digunakan untuk mendukung fungsi hukum, kepegawaian, laporan keuangan, perencanaan, humas, pengawasan, pelatihan SDM internal, kesekretariatan perwakilan BKKBN provinsi, serta belanja modal renovasi gedung.
“Dukungan manajemen tentu diperlukan. Namun, DPR perlu mendapatkan rincian yang jelas mengenai kegiatan asal, alasan redistribusi, komponen belanja dan dampaknya terhadap target Program Bangga Kencana. Jangan sampai penguatan administrasi mengurangi ruang untuk pelayanan langsung kepada masyarakat,” ujar Muh Haris.
Fraksi PKS menyampaikan apresiasi terhadap peningkatan pagu Kemendukbangga/BKKBN TA 2027. Namun, dukungan tersebut disertai penekanan agar anggaran dikaitkan secara jelas dengan layanan, perlindungan dan perubahan kondisi keluarga.
Perhatian terutama diarahkan kepada keluarga miskin, ibu dan anak, remaja, lansia, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
Muh Haris menegaskan Komisi IX DPR RI akan terus mengawal keterkaitan antara alokasi anggaran, program, sasaran, output dan outcome.
“Yang kita kawal adalah agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang nyata. Keluarga harus menjadi pusat dari seluruh kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga,” pungkasnya.
Rapat kerja tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan RKA-K/L TA 2027. Sementara itu, pagu definitif Kemendukbangga/BKKBN masih menunggu penetapan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. (Tim/TRN)
Komentar0