Tinta Rakyat Nusantara.Com, Washington – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan tercapainya sebuah kesepakatan yang disebut sebagai langkah besar menuju perdamaian di Jalur Gaza. Kesepakatan tersebut mencakup pelucutan senjata secara menyeluruh terhadap Hamas dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya, yang akan diikuti dengan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari wilayah Gaza.
Pengumuman itu disampaikan Trump melalui akun media sosial Truth Social pada Kamis (30/7/2026). Ia menyebut kesepakatan tersebut sebagai salah satu pencapaian paling penting dalam upaya mewujudkan perdamaian jangka panjang di Timur Tengah.
Menurut Trump, implementasi kesepakatan akan dilakukan secara bertahap guna memastikan proses transisi keamanan berlangsung tanpa menciptakan kekosongan pemerintahan maupun gangguan stabilitas di Gaza.
"Setelah proses pelucutan senjata selesai, pasukan Israel akan ditarik dan keamanan akan didukung oleh Pasukan Stabilisasi Internasional bersama kepolisian Palestina yang baru," tulis Trump.
Ia menjelaskan bahwa mekanisme tersebut merupakan bagian dari peta jalan perdamaian yang disusun melalui Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang dipimpinnya.
Dalam skema yang diumumkan, tanggung jawab keamanan di Gaza secara bertahap akan dialihkan kepada pemerintahan Palestina yang baru dengan dukungan komunitas internasional. Pemerintahan tersebut nantinya akan bekerja sama dengan Dewan Perdamaian dalam proses pemulihan, pembangunan kembali infrastruktur, serta pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Gaza.
Trump menyebut kesepakatan ini sebagai tonggak penting dari rencana perdamaian 20 poin mengenai masa depan Gaza yang selama ini dirancang bersama sejumlah pihak.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Mesir, Qatar, dan Turki yang dinilai berperan penting sebagai mediator dalam proses negosiasi bersama pemerintah Amerika Serikat.
Menurutnya, diplomasi intensif yang dilakukan berbagai pihak menjadi faktor utama yang membuka jalan bagi tercapainya kesepakatan tersebut.
Meski demikian, Trump mengakui masih terdapat berbagai tantangan yang harus diselesaikan sebelum perdamaian dapat terwujud secara permanen.
"Setahun lalu dunia menyaksikan perang, krisis kemanusiaan, dan penyanderaan. Kini kami berhasil mencapai kemajuan penting, meskipun proses menuju perdamaian masih harus dilanjutkan," ujarnya.
Konflik di Gaza bermula setelah serangan lintas perbatasan yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang kemudian memicu operasi militer besar-besaran Israel di wilayah tersebut.
Selama hampir tiga tahun konflik berlangsung, korban sipil terus bertambah dan kerusakan infrastruktur meluas. Data yang dipublikasikan dalam pengumuman tersebut menyebut lebih dari 73 ribu warga Palestina meninggal dunia dan lebih dari 174 ribu lainnya mengalami luka-luka. Sebagian besar korban dilaporkan merupakan perempuan dan anak-anak.
Selain itu, sekitar 90 persen infrastruktur di Jalur Gaza disebut mengalami kerusakan, sehingga memperparah krisis kemanusiaan yang menjadi perhatian masyarakat internasional.
Meski gencatan senjata mulai diberlakukan pada 10 Oktober 2025 berdasarkan kerangka perdamaian yang dimediasi Dewan Perdamaian, situasi keamanan di lapangan dilaporkan belum sepenuhnya stabil. Sejumlah insiden kekerasan masih terjadi setelah gencatan senjata diberlakukan, mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka di kalangan warga sipil.
Sementara itu, Dewan Perdamaian melalui pernyataannya di platform X menyatakan bahwa Hamas telah menyetujui peta jalan pelaksanaan tahapan lanjutan gencatan senjata.
Lembaga tersebut menjelaskan bahwa fokus berikutnya adalah memastikan seluruh proses berjalan sesuai jadwal, termasuk transisi menuju pemerintahan sipil Palestina yang didukung Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF).
Selain menjaga keamanan, ISF juga direncanakan membantu pemulihan layanan publik, penegakan hukum, distribusi bantuan kemanusiaan, serta percepatan pembangunan kembali berbagai fasilitas yang rusak akibat konflik.
Apabila seluruh tahapan dapat terlaksana sesuai kesepakatan, Gaza diharapkan memasuki fase baru dengan pemerintahan Palestina yang lebih mandiri serta dukungan internasional dalam menjaga stabilitas kawasan.
Meski demikian, implementasi kesepakatan tersebut diperkirakan masih akan menghadapi berbagai tantangan politik dan keamanan mengingat kompleksitas konflik yang telah berlangsung bertahun-tahun dan melibatkan banyak kepentingan regional maupun internasional.
Keberhasilan pelaksanaan kesepakatan ini dinilai akan menjadi faktor penting yang tidak hanya menentukan masa depan Gaza, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas geopolitik di kawasan Timur Tengah secara lebih luas.
Komentar0