Tinta Rakyat Nusantara.Com, Jakarta – Polri memperkuat kesiapan personel, sarana, dan prasarana untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan meningkat seiring fenomena El Nino dan puncak musim kemarau pada Juli hingga September 2026.
Langkah tersebut menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla yang dipimpin Wakapolri Dedi Prasetyo di Ruang Pusdalsis Stamaops Polri, Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/7). Rapat diikuti pejabat utama Mabes Polri, para kapolda secara virtual, serta perwakilan Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, Basarnas, dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Kadiv Humas Polri Johnny Eddizon Isir mengatakan Polri terus memperkuat langkah antisipatif melalui peningkatan kesiapan personel, patroli terpadu, pemanfaatan teknologi, serta penyiapan sarana pendukung operasi di lapangan.
"Wakapolri menekankan seluruh jajaran harus memastikan kesiapan personel dan sarana pendukung dalam menghadapi ancaman karhutla. Upaya pencegahan harus dilakukan secara maksimal melalui patroli terpadu, sistem peringatan dini, pemantauan titik panas, serta penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan," ujar Johnny.
Dalam rapat tersebut disampaikan, Polri telah melaksanakan 151 apel kesiapsiagaan, 29 rapat siaga tingkat polda, 180 kegiatan kesiapan lapangan, serta 2.850 kegiatan sosialisasi pencegahan yang melibatkan personel Bhabinkamtibmas dan Babinsa di berbagai daerah.
Selain itu, sebanyak 168.500 patroli darat dan perairan telah dilakukan bersama TNI, pemerintah daerah, Manggala Agni, hingga masyarakat setempat. Upaya ini diperkuat dengan penggunaan drone untuk mendeteksi dan memetakan titik api secara cepat dan akurat.
Dari sisi kekuatan personel, Polri menyiagakan 48.368 personel Sabhara dari total sekitar 58 ribu personel secara nasional. Korps Brimob juga menyiagakan 23.360 personel dari total sekitar 61 ribu personel untuk mempercepat respons terhadap kondisi darurat.
Polri turut menerapkan sistem rayonisasi antarsatuan kewilayahan guna mempercepat mobilisasi personel dan peralatan apabila terjadi peningkatan eskalasi kebakaran di suatu wilayah.
Pada aspek teknologi, Polri mengoperasikan command center di Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan yang telah terhubung dengan sistem Kementerian Kehutanan, BNPB, dan Basarnas untuk memantau titik panas secara real time. Selain itu, kamera pengawas (CCTV) di sejumlah pos pemantauan serta drone produksi dalam negeri juga dimanfaatkan untuk mendukung pemetaan wilayah rawan kebakaran.
Johnny menambahkan, Wakapolri juga menginstruksikan agar setiap personel yang bertugas dilengkapi perlengkapan memadai, seperti baju tahan api, sepatu tahan api, penutup kepala, masker, hingga peralatan pemadaman bergerak, dengan keselamatan personel sebagai prioritas utama.
Di sisi lain, seluruh jajaran diminta melakukan pendataan ulang terhadap embung, waduk, kanal, dan sumur bor yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air saat kebakaran. Mabes Polri juga telah menyiapkan dukungan anggaran yang dapat diajukan melalui kapolda maupun kapolres.
Untuk mendukung operasi udara, Polri saat ini memiliki empat helikopter yang dilengkapi kemampuan water bombing dan akan dioptimalkan di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, luas lahan terdampak karhutla saat ini mencapai sekitar 107.465 hektare. Lima wilayah dengan jumlah titik panas tertinggi berada di Kalimantan Barat, Riau, Papua Selatan, Aceh, dan Sulawesi Selatan.
Menutup keterangannya, Johnny menyampaikan Wakapolri menegaskan pentingnya penguatan mitigasi secara berkelanjutan melalui prinsip 5M, yaitu man, money, method, material, dan machine, guna memastikan penanganan karhutla berjalan lebih efektif melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan. (TRN/Red)
Komentar0