Tinta Rakyat Nusantara.Com, Pontianak - Gonjang ganjingnya masalah proyek normalisasi dengan anggaran DAU Dinas PUPR kabupaten sambas perlu di Uji secara Yuridis, mengingat jumlah besaran anggarannya beserta titik lokasi pekerjaan yang mesti diketahui oleh publik atau masyarakat kabupaten sambas, karena dari aspek geografis di kabupaten sambas merupakan daerah yang banyak di aliran sungainya.
Besaran anggaran dan pengalokasian normalisasi di Dinas PUPR yang sampai saat ini di Kabupaten Sambas, sampai saat ini masih misteri dan bagaimana nilai manfaatnya juga belum jelas.
Berangkat dari temuan media tentang normalisasi dilokasi Desa piantus maka secara general perlunya untuk di evaluasi secara keselurahan akan penggunaan DAU proyek normalisasi tersebut.
Menurut Yayat Darmawi, SE,,SH,,MH Koordinator Lembaga TINDAK meminta dilakukannya Uji Yuridis terhadap penggunaan DAU atas proyek normalisasi Kabupaten Sambas, yang mana proyek normalisasi selama ini adalah merupakan proyek yang bagi bagi profit bukan bicara manfaat atau benefit bagi kepentingan masyarakat kabupaten sambas,"kata yayat.
"Selama ini proyek normalisasi secara komprehensife tidak terlalu memberikan manfaat bagi masyarakat, karena tujuan dasar dari kegiatan proyek normalisasi sungai agar supaya dapat memberikan solusi terjadinya banjir, erosi, dan kekeringan, tapi kenyataannya proyek normalisasi hanya mengejar keuntungan oleh oknum-oknum kontraktor,"sebut yayat lagi.(Tim)
Komentar0