Tinta Rakyat Nusantara.Com, MEMPAWAH – Ratusan sopir truk yang tergabung dalam Aliansi Sopir Kabupaten Mempawah menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Mempawah, (3/6/2026). Kedatangan mereka menuntut pemerintah daerah dan aparat penegak hukum mengusut dugaan penimbunan serta penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi yang dinilai semakin merugikan para pelaku transportasi angkutan barang.
Aksi tersebut dipicu oleh sulitnya memperoleh solar subsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kabupaten Mempawah. Para sopir mengaku harus mengantre berjam-jam, bahkan kerap pulang tanpa mendapatkan BBM yang dibutuhkan untuk operasional kendaraan mereka.
Di sisi lain, para demonstran menyoroti fakta bahwa solar subsidi justru disebut mudah ditemukan di tingkat pengecer dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga resmi yang ditetapkan pemerintah.
“Kami setiap hari mencari nafkah di jalan. Solar subsidi yang seharusnya menjadi hak kami justru sulit didapatkan. Sementara di lapangan, solar dijual bebas dengan harga tinggi. Ini harus diusut,” ujar salah seorang peserta aksi.
Dalam orasinya, massa menilai kondisi tersebut tidak wajar dan diduga berkaitan dengan praktik pengangsuan, penimbunan, hingga penyalahgunaan distribusi BBM subsidi oleh oknum tertentu yang memanfaatkan lemahnya pengawasan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Para sopir menegaskan bahwa kelangkaan solar subsidi telah berdampak langsung terhadap meningkatnya biaya operasional angkutan barang. Kondisi itu dikhawatirkan akan berimbas pada naiknya biaya distribusi berbagai komoditas dan kebutuhan pokok masyarakat.
Aliansi Sopir Kabupaten Mempawah mendesak DPRD Mempawah agar tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga mengambil langkah konkret dengan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk pengelola SPBU, instansi pengawas distribusi BBM, serta aparat penegak hukum.
Selain itu, mereka meminta dilakukan audit dan pengawasan menyeluruh terhadap distribusi solar subsidi di Kabupaten Mempawah guna memastikan penyalurannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
Menurut para demonstran, persoalan tersebut bukan semata-mata soal kelangkaan BBM, melainkan menyangkut keadilan dalam penyaluran subsidi yang dibiayai negara untuk membantu masyarakat dan sektor produktif.
“Kami meminta pemerintah hadir. Jangan sampai solar subsidi yang diperuntukkan bagi rakyat kecil justru dinikmati oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi,” tegas salah satu perwakilan massa.
Dalam aksi tersebut, massa juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan praktik pungutan liar yang disebut turut memperburuk akses masyarakat terhadap solar subsidi.
Aliansi Sopir Kabupaten Mempawah menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat langkah nyata dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum. Mereka berharap distribusi BBM subsidi dapat kembali berjalan normal, transparan, dan bebas dari berbagai bentuk penyimpangan.
Aksi unjuk rasa ini menjadi peringatan bahwa persoalan distribusi energi di daerah memiliki dampak yang luas. Apabila tidak segera ditangani, kondisi tersebut berpotensi mengganggu rantai distribusi barang, meningkatkan biaya logistik, dan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di tengah masyarakat.
(Tim Liputan).
Komentar0